Infografis
Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto lembek hadapi China yang telah melanggar Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak menganggap pernyataan PKS merendahkan Prabowo sebagai seorang menhan.
Dahnil mengatakan, pernyataan PKS yang disampaikan melalui juru bicaranya, Muhammad Kholid tersebut tidak memperhatikan fakta yang ada.
Fakta yang dimaksud ialah Prabowo memiliki sikap yang sama dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan mengecam kalau yang dilakukan China itu melanggar hukum.
Baca Juga: Prabowo Tak Tegas Soal Laut Natuna, Jansen PD Beri Sindiran Menohok
"Pernyataan PKS saya pahami sebagai pernyataan politik yang sarat dengan modus men-downgrade Menhan, abai dengan fakta," kata Dahnil kepada wartawan, Sabtu (4/1/2020).
Menurutnya Prabowo juga memiliki sikap tegas untuk menjaga kedaulatan negara terutama bersama TNI. Kata Dahnil, Prabowo meminta TNI untuk meningkatkan keamanan di perairan Natuna.
"Sebagai Menhan tentu Pak Prabowo dalam posisi tegas menjaga kedaulatan bersama TNI dan TNI sudah diminta mengintensifkan patroli di sana dan meningkatkan aktivitas," katanya.
"Selanjutnya Menhan dalam posisi siap menerima perintah sikap negara melalui Presiden, apa pun keputusan tersebut," imbuh Dahnil.
Sebelumnya, PKS mengkritik Menhan Prabowo Subianto yang dianggap lembek untuk menghadapi China yang telah mengklaim perairan Natuna.
Baca Juga: Pengamat HI Sayangkan Pernyataan Prabowo yang Tak Sejalan Dengan Menlu
Mulanya juru bicara PKS Muhammad Kholid mengapresiasi respon Retno yang dinilai tegas dengan langsung mengirimkan nota protes ke China usai kapal-kapal penangkap ikan dan kapal Coast Guardnya masuk ke wilayah NKRI. Kholid justru menyayangkan atas sikap Prabowo yang dianggap meremehkan masalah kedaulatan negara.
