Infografis
Suara.com - Persoalan memanasnya kawasan Natuna Utara setelah terjadinya pengusiran kapal nelayan Indonesia oleh Cost Guard China mendapat respons Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana.
Menurutnya, masalah Natuna Utara tidak seharusnya diselesaikan di meja perundingan mengingat China tidak mengakui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara.
"Sementara Indonesia tidak mengakui klaim traditional fishing right China," kata Hikmahanto seperti dilansir Antara pada Jumat (3/1/2020).
Selain itu, Hikmahanto menyayangkan pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto soal Natuna Utara. Di tengah pernyataan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China, Menhan Prabowo menyampaikan, "Kita tentunya gini, kita masing masing ada sikap. Kita harus cari satu solusi baik lah di ujungnya. Saya kira ada solusi baik"
Baca Juga: China Klaim Natuna, Prabowo: Ada atau Tidak Ancaman, Pertahanan Harus Kuat
"Pernyataan tersebut disayangkan," kata Hikmahanto.
"Seharusnya Menhan sebagai bagian dari pemerintah harus satu suara dengan suara pemerintah yang disampaikan oleh Menlu Retno Marsudi di Kantor Menko Polhukam," tambahnya.
Langkah nyata yang perlu dilakukan oleh pemerintah, menurutnya, adalah meningkatkan patroli di Natuna Utara dan melakukan penegakan hukum bila ada nelayan asing, termasuk asal China yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal.
"Peningkatan patroli juga bertujuan agar nelayan-nelayan Indonesia saat melakukan aktivitasnya tidak mendapat gangguan dari kapal-kapal Coast Guard China," kata dia.
Perlu dipahami, Indonesia tidak dalam situasi akan berperang karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Coast Guard China.
Baca Juga: China Klaim Laut Natuna, TNI Kerahkan 3 KRI Berstatus Siaga Tempur
Adapun wilayah laut yang diklaim oleh Indonesia adalah wilayah hak berdaulat (sovereign right) bukan wilayah kedaulatan (sovereignty) Indonesia.
