Infografis
Suara.com - Presiden PKS Sohibul Iman berharap tidak ada sikap saling menyalahkan antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Menteri PUPR Basuki Muljono terkait penyebab banjir di Jakarta.
Sohibul berujar seharusnya antara Anies dan Basuki dapat bekerja sama dalam tupoksinya yang berbeda-beda soal penanganan banjir Jakarta terutana normalisasi kali.
"Sebaiknya enggaklah ya, karena masing-masing punya peran sebetulnya. Ketika peran tidak dilaksanakan ya di situ dia memberikan kontribusi pada bencana ini," ujar Sohibul di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Jumat (3/2/2020).
"Di sini jelas bahwa normalisasi sungai ini memang sebetulnya secara umum sungai besar itu adalah tanggung jawab pusat begitu normalisasi, pembebasan itu adalah tugas pemda, sementara pembangunannnya adalah tugas dari pemerintah pusat," katanya.
Baca Juga: Pak Anies Tolong, Perumahan Green Ville Masih Banjir 2 Meter
Sohibul berpendapat ketimbang hanya terus saling menyalahkan satu sama lain, lebih baik Anies maupun Basuki menunjukan kinerjanya. Apalagi jika perdebatan dilakukan di tengah kondisi masyarakat yang sedang tertimpa bencana banjir.
"Karena itu menurut saya kedua pihak hand in hand, bekerja sama tidak saling menyalahkan. Enggak enaklah didengar warga yang lagi kesusahan kok bertengkar gitu, bukannya ngurusin rakyat," kata Sohibul.
Sebelumnya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mempermasalahkan mangkraknya program normalisasi Kali Ciliwung, sehingga turut mengakibatkan banjir di DKI Jakarta pada Rabu (1/1/2020).
Basuki sendiri memantau secara langsung penanganan banjir di Jakarta bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lewat udara memakai Helikopter.
"Namun mohon maaf Bapak Gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung, ternyata sepanjang 33 kilometer itu, yang sudah ditangani, dinormalisasi, 16 km. Pada 16 km itu, kita lihat Insya Allah aman dari luapan," kata Basuki di Kawasan Monas, Jakarta, Rabu (1/1/2020).
Baca Juga: Menteri Basuki dan Anies Ribut soal Banjir, Luhut: Jangan Ditubruk-tubruk
"Jadi kelihatan sekali, Kampung Melayu mana banjir, tapi di atasnya meluap, kayak di Bidara Cina. Nah, ini harus didiskusikan dengan gubernur," tambahnya.
Menurut Basuki, mandeknya normalisasi Kali Ciliwung disebabkan masalah pembebasan lahan yang belum rampung. Padahal, normalisasi Kali Ciliwung harus dilakukan untuk menghilangkan banjir di Jakarta.
"Masalahnya lahan, ya pemda enggak mau bebasin. Kami lebarkan lagi, kalau dilihat sekarang, rumah bukan di bantaran tapi justru di palung sungainya, jadi rumah di palung sungai," kata dia.
Merasa tersindir, Anies Baswedan menyebut permasalahan banjir bukan karena program normalisasi Kali Ciliwung belume selesai.
"Kuncinya itu ada pada pengendalian air, sebelum masuk pada kawasan pesisir. Kalau bisa dikendalikan, Insyaallah bisa dikendalikan. Tapi selama membiarkan air mengalir begitu saja, selebar apa pun sungainya, maka volume air akan luar biasa. Karena makin banyak kawasan yang digunakan untuk perumahan, sehingga air mengalir ke sungai," kata Anies.
Untuk diketahui, proyek normalisasi Kali Ciliwung telah berlangsung sejak 2013. Namun proyek yang memakan biaya Rp 800 miliar itu mandek pada 2017, dan hingga kekinian belum kembali dikerjakan.
