Cek Fakta
Suara.com - Sejumlah kementerian dan badan lembaga melakukan rapat tertutup di Kanto Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).
Rapat tertutup tersebut untuk membahas soal perairan Natuna yang kerap diganggu oleh China.
Dari pantauan Suara.com, satu persatu menteri, unsur TNI, Polri dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) tiba di kantor Kemenko Polhukam.
Jajaran menteri yang hadir seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.
Baca Juga: China Langgar Kedaulatan RI di Perairan Natuna, Indonesia Layangkan Protes
Kemudian dari unsur Polri diwakili oleh Kabaharkam Mabes Polri Komjen Pol Agus Andrianto, dari unsur TNI ada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji.
Kemudian ada Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) Laksamana Madya Bakamla Achmad Taufiqqoerochman.
Awal mula perseteruan Indonesia dengan China ialah ketika sejumlah kapal asing dari China masuk ke Perairan Natuna dan mengganggu nelayan lokal.
Kemudian, Nota Protes Indonesia tersebut ditanggapi oleh Kementerian Luar Negeri China. Melalui Juru Bicara Kemlu China Geng Shuang, mereka menyatakan perairan di sekitar Kepulauan Nansha (Spratly Islands) masih menjadi milik China.
Baca Juga: Kapal Asing Masuk Perairan Natuna Ganggu Nelayan, Bakamla Lapor Jokowi
