Infografis
Suara.com - Indonesia menyampaikan protes keras terhadap pemerintah China atas pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), termasuk kegiatan penangkapan ikan ilegal serta pelanggaran kedaulatan oleh penjaga pantai China di Perairan Natuna.
Kementerian Luar Negeri pada Senin (30/12/2019) siang memanggil Duta Besar China di Jakarta untuk menyampaikan protes keras dan juga nota diplomatik protes atas peristiwa pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), termasuk kegiatan penangkapan ikan ilegal serta pelanggaran kedaulatan oleh penjaga pantai China di Perairan Natuna.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah sebagaimana dilansir VOA Indonesia, mengatakan dari sisi ketentuan hukum internasional, posisi Indonesia tidak bisa diganggu gugat dan tidak memiliki wilayah yang overlapping atau tumpang tindih dengan pihak China.
Selain itu, kata Faizasyah, tidak ada klaim yuridiksi yang berbenturan dengan negara tirai bambu itu.
Baca Juga: Kapal Asing Masuk Perairan Natuna Ganggu Nelayan, Bakamla Lapor Jokowi
Faizasyah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah mengakui sembilan dash-line China (garis batas yang ditetapkan China) karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS sebagaimana diputuskan melalui Ruling Tribunal UNCLOS tahun 2016.
UNCLOS adalah United Nations Convention for the Law of the Sea atau Konvensi Hukum Laut PBB.
Dalam pertemuan singkat itu, Dubes China, ujar Faizasyah, mencatat berbagai hal yang disampaikan Indonesia dan akan segera melaporkan ke Beijing.
“Yang pasti kita sudah menyatakan dengaan sangat tegas secara lisan dan tertulis protes kita dan arena ini wilayah teritori Indonesia tentunya kita akan meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah tersebut,” kata Faizasyah.
Ditambahkannya bahwa untuk kawasan Natuna, Indonesia tidak ada masalah isu perbatasan dengan negara mana pun, termasuk China. Wilayah nasional Indonesia, termasuk wilayah laut dan sebagainya, bersandar pada hukum internasional atau UNCLOS.
Baca Juga: Nelayan Natuna Diusir Kapal Asing, Ferdinand: Pak Prabowo Dimana Sekarang?
Kementerian Luar Negeri menggarisbawahi koordinasi erat dengan dengan TNI, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) guna memastikan tegaknya hukum di ZEE.
