Infografis
Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain mendukung usulan pembentukan panitia khusus (Pansus) Jiwasraya, seperti yang diserukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lewat Twitter.
Dukungan tersebut disampaikan Tengku Zul sabagai tanggapan atas cuitan Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini yang mengatakan PKS sepakat mendesak DPR untuk membentuk Pansus Jiwasraya.
Jazuli menilai, dengan adanya tim tersebut, kasus Jiwasraya yang tak menunaikan polis kepada nasabah bisa dungkap secara transparan.
"Sepakat Fraksi PKS setuju bentuk pansus, biar terang benerang siapa yang telah mengambil dan menerima cipratan uang milik masyarakat yang telah susah payah ikut bergabung di asuransi JS ini," cuit Jazuli Juwaini, seperti dikutip Suara.com, Senin (30/12/2019).
Baca Juga: Perakit Bom di Makassar Jelang Tahun Baru Terinspirasi Game Online
Terkait pernyataan tersebut, Tengku Zul megapresiasi usulan PKS dan mengaku penasaran dengan partai yang tak mendukung pembentukan Pansus Jiwasraya.
"PKS setuju pembentukan Pansus Jiwasraya agar siapa saja yang kecipratan duit korupsi itu bisa dibeberkan dan dihukum. Bravo PKS. Salut...! Kita lihat Partai apa saja yang tidak mendukung Pansus Rampok raksasa dengan duit haram (versi Jaksa Agung) 31 trilyun ini," cuit Tengku Zul.
Lewat cuitan selanjutnya, Tengku Zul pun menyinggung kasus Jiwasraya yang disebut muncul sejak pemerintahan 10 tahun lalu atau era Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Tengku Zul pendapat tersebut tidak masuk akal. Sebab, permasalahan nasabah yang tidak menerima polis baru terkuak di tahun 2018, tidak di tahun sebelumnya.
Ia pun mengingatkan, Menteri Keuangan di zaman SBY dan Jokowi adalah orang yang sama, sehingga tidak layak untuk menyalahkan pemerintahan sebelumnya.
Baca Juga: Ahmad Dhani: Terimakasih Pelapor, Polisi, Jaksa, Hakim Buat Saya Terpenjara
"Mulai ada gerakan menyalahkan rezim sebelumnya atas kasus Jiwasraya? Sekedar mengingatkan: Apakah gagal bayar uang nasabah mulai muncul tahun 2016, 2017? Apakah investasi besar yang dinilai bermasalah mulai tahun 2018? Pada rezim sebelumnya, Menteri Keuangannya adalah orang yang sama...," kata Tengku Zul.
