Infografis
Suara.com - Politikus PDIP Deddy Sitorus membantah isu yang beredar jika kasus Jiwasraya gagal bayar karena digunakan untuk dana kampanye di Pilpres 2019.
Menurut dia, permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak krisis moneter tahun 1998, lalu tahun 2013 dan baru memuncak di 2018.
"Ibarat bisul, itu pecahnya tahun 2018. Kalau dikaitkan dengan Pilpres ngawur, karena bisulnya pecah 2018. Bukan borok ini muncul 2018, jangan salah," kata Deddy dalam diskusi cross check di Kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jakarta, Minggu (29/12/2019).
Deddy mengatakan, isu tersebut harus benar-benar dipertanggungjawabkan melalui cara hukum yang tengah diproses oleh kejaksaan.
Baca Juga: Eks Menteri BUMN soal Jiwasraya: Tiga Orang Goreng-goreng Saham
"Saya kira itu harus dipertanggungjawabkan. Karena apa? Seorang parpol apalagi sekarang ada di pemerintahan itu kan seperti melempar kotoran, menurut saya itu tidak tepat pernyataan seperti itu karena bukan model pak Jokowi untuk mau melakukan hal-hal seperti itu," beber Deddy.
Meski begitu, Deddy mengaku tidak ingin menyalahkan pemerintah sebelumnya karena pemerintah saat ini tengah melakukan upaya penyelamatan Jiwasraya melalui proses hukum yang benar.
"Pemerintah saat ini sudah memegang skenario penyelamatan, misal zaman lalu sudah bicara holding karena kita tidak setuju dengan bailout, pengalaman bailout mengalami cerita duka. Tapi kami mengatakan tidak setuju bailout, tapi itu jalan terakhir," ucap Deddy.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut persoalan keuangan yang dialami Jiwasraya sudah terjadi lebih dari 10 tahun dan bukanlah masalah yang ringan. Pernyataan ini secara tidak langsung menyinggung masa pemerintahan SBY.
"Problem ini dalam tiga tahun ini sebetulnya kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini, tapi ini bukan masalah yang ringan," kata Presiden Jokowi dalam diskusi dengan wartawan di kota Balikpapan, Rabu (18/12/2019).
Baca Juga: Ribut Jiwasraya, Faizal Assegaf Desak Erick Thohir Minta Maaf ke SBY
Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengakui tidak akan sanggup membayar polis nasabah yang mencapai Rp 12,4 triliun yang jatuh tempo mulai Oktober-Desember 2019 (gagal bayar). Kesulitan keuangan ini disebabkan kesalahan investasi yang dilakukan oleh manajemen lama Jiwasraya.
