Infografis
Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempertanyakan apakah ada jaminan keamanan jika anggota TNI-Polri ditarik dari wilayah Kabupaten Nduga, Papua.
Pernyataan Tito merespons alasan pengunduran diri Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge yang kecewa dengan pemerintah pusat karena permintaan untuk menarik pasukan TNI-Polri dari wilayahnya tidak digubris.
"Jadi kalau seandainya ada permintaan penarikan pasukan pertanyaannya ada enggak yang bisa menjamin baik bupati, wakil bupati," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019).
Tito menuturkan pengiriman aparat TNI-Polri ke wilayah Nduga untuk menjamin keamanan agar tidak terulang kembali peristiwa pembunuhan terhadap 34 pekerja PT Istaka Karya di wilayah Nduga pada Desember 2018 lalu.
Baca Juga: Sebut Tahun Masehi Diakui Dunia, Menteri Tito: Why Not, Kita Merayakan Juga
"Ada enggak yang bisa menjamin tokoh tokoh di sana, tidak akan terulang peristiwa bukan hanya pembantaian 34 orang itu. Itu awalnya sekali pesawat sipil yang mendarat ditembak, sipil ditembaki," ucap dia.
Tak hanya itu, Tito mengatakan tidak ada yang menjamin jika terjadi kembali kekerasan di Nduga. Oleh karena itu kata kehadiran TNI-Polri untuk menjamin keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat yang ada di Nduga
"Jadi saya tanyakan beberapa kali ke tokoh tokoh enggak ada yang bisa menjamin. Artinya kan harus ada perlindungan di sana. Jangan salah, beberapa masyarakat kelompok masyarakat ada yang takut baik yang kelompok masyarakat pendatang maupun yang asli di situ juga takut pada mereka. Di mana, perlindungannya ya dari negera TNI dan Polri," kata dia.
Selain itu, eks Kapolri ini mengklaim, hadirnya aparat TNI Polri juga untuk melakukan penegakkan hukum terhadap kelompok bersenjata yang melakukan pembunuhan terhadap 34 pekerja PT Istaka Karya dan masyarakat lainnya.
Pasalnya kata Tito saat ini kelompok yang dipimpin Panglima Daerah Militer Markodap III Ndugama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Egianus Kogoya belum tertangkap.
Baca Juga: Natal Dilarang di Dharmasraya, Tito Surati Bupatinya: Ibadah Harus Jalan!
"Siapa yang bisa menjamin kalau enggak terulang lagi pembantaian itu terjadi. Maka karena enggak ada yang bisa jamin maka penegakan hukum. Penegakan hukum Polri dan TNI. Nah TNI di sana dalam rangka mendukung operasi kepolisian penegakan hukum karena medannya yang sulit," katanya.
