Infografis
Suara.com - Rencana Pemerintah Provinsi Aceh membeli empat unit pesawat terbang jenis N219 dari PT Dirgantara Indonesia (PTDI) mendapat sorotan dari Anggota DPR Aceh Sartina.
Menurutnya pembelian pesawat tersebut bukan kebutuhan mendesak bagi rakyat di provinsi berjulukan Serambi Mekkah tersebut. Bahkan, dia menilai beberapa kabupaten/kota di Aceh memerlukan dana untuk percepatan pembangunan.
Pun jika Pemprov Aceh masih nekat membeli pesawat, dia mengemukakan sebaiknya hanya membeli setengah dari jumlah yang ditargetkan tersebut.
"Menurut hemat kami jika memang tidak terlalu mendesak, dipakai untuk pembelian 2 unit saja, itu pun harus melalui mekanisme persetujuan DPRA," kata anggota DPR Aceh dari Fraksi Golkar seperti diberitakan Portalsatu.com-jaringan Suara.com.
Baca Juga: Anggota DPR Aceh Diduga Jadi Korban Kekerasan Oknum Polisi
Untuk diketahui, harga penjualan pesawat N219 menembus angka 6 juta Dollar AS per unit atau senilai Rp 84 miliar. Jika dikalikan jumlah pembelian sebanyak empat unit, maka akan menguras ABPA mencapai Rp 336 miliar yang akan dibayarkan dengan sistem multiyears.
Lebih lanjut, Sartina mengatakan, berdasarkan letak geografis posisi ibu kota provinsi memang sangat berjauhan dengan daerah kabupaten/kota. Misalnya, jarak Banda Aceh menuju Subulussalam sekitar 12 jam setelah menempuh perjalanan sekitar 600 kilometer, apalagi Aceh Singkil yang terletak di ujung barat Selatan.
Namun, ia mengemukakan, jika pemerintah Aceh mengurangi volume pembelian pesawat maka bisa mengurangi beban APBA senilai Rp168 miliar. Dana tersebut bisa digunakan untuk mengejar ketertinggalan beberapa daerah yang saat ini membutuhkan dukungan dana dari Pemerintah Aceh.
Sartina mencontohkan pembangunan jembatan pelayangan menghubungkan Kecamatan Simpang Kiri menuju Longkib, Kota Subulussalam yang masih terbengkalai akibat keterbatasan dana yang mengalir ke daerah. Sementara abutmen (kepala jembatan) telah lama selesai dikerjakan beberapa waktu lalu.
Kota Subulussalam, kata Sartina, sangat membutuhkan dukungan Pemerintah Aceh, agar beberapa akses transportasi di sana bisa dilewati masyarakat. Misalnya, kelanjutan jalan Kuta Beringin menuju Sepang, desa yang masih terpencil.
Baca Juga: Tiru Arab Saudi, DPR Aceh Gagas Bangun Pasar Janda
"Begitu juga pembangunan rumah korban konflik Desa Lae Mate, Rundeng belum tuntas karena faktor keterbatasan anggaran," timpal Sartina.
