Infografis
Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menyelesaikan kasus defisit PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yang tak sanggup membayar polis ke nasabah.
Ia bahkan mendesak Jokowi untuk segera memberikan pidato malam ini dan membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya.
Hal ini disampaikannya melalui cuitan yang diunggah di akun Twitter @AndiArief__ pada Rabu (25/12/2019). Andi menyebut kasus Jiwasraya sebagai maling kelas kampung.
"Kasus jiwasrayagate ini maling kelas kampung, ngumpulin uang orang dijanjiin bunga tinggi. Uangnya dipindah ke tempat tertentu, lalu uangnya dibilang hilang karena berbagai alasan," tulis Andi.
Baca Juga: Beli Alkohol 96 Persen di Internet, Dua Pemuda Tewas Sehabis Pesta Miras
Menurut Andi, "Kebetulan salah satu tempatnya menurut BPK ke tempat pak Menteri. Ini bukan politisasi, ini fakta."
Berdasarkan info dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ia terima, ada semacam perampokan dalam kasus Jiwasraya. Andi juga menyebut tersangkanya saat ini sedang dirahasiakan.
"BPK sudah menyatakan ada semacam perampokan atau bahasa kerennya gak prudent atau fraud dll. Tersangka Jiwasraya lagi dirahasiakan. Kabarnya lagi di-briefing supaya kalau ditanya salah presiden terdahulu," tutur Andi.
Politikus Partai Demokrat itu merasa kasus Jiwasraya sudah berkembang luas dan tidak terkontrol.
"Pak Jokowi, ini isu di luaran sudah gak karuan soal jiwasrayagate. Ada yang menyebut geng kota tertentu merampok, ada yang bilang dana Pilpres," ujarnya.
Baca Juga: Ini Dia Paket Wisata Halal yang Paling Banyak Dicari Wisatawan Indonesia
Atas dasar itulah, Andi mendesak Presiden Jokowi untuk segera membentuk pansus agar mengusut kasus yang merugikan nasabah hingga mencapai Rp 12,4 triliun tersebut.
Andi meminta, "Sebaiknya bapak pidato malam ini menyatakan: kepada partai koalisi untuk segera bentuk pansus dan buka kasusnya terang benderang".
Tidak hanya mendesak Jokowi, Andi juga berharap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir agar segera ambil bagian dalam penyelesaian masalah ini. Termasuk perusahaan yang ikut dikaitkan dengan kasus Jiwasraya.
"Agar kami percaya bahwa ini bisa diselesaikan, kewajiban bapak untuk segera menjelaskan soal perusahaan bapak yang terdeteksi dalam audit BPK. Modal kepercayaan kami, penjelasan itu," ucap Andi.
Untuk diketahui, Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengakui tidak akan sanggup membayar polis nasabah yang mencapai Rp 12,4 triliun yang jatuh tempo mulai Oktober-Desember 2019 (gagal bayar) yang disebabkan kesalahan investasi oleh manajemen lama Jiwasraya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut persoalan keuangan yang dialami Jiwasraya sudah terjadi lebih dari 10 tahun dan bukanlah masalah yang ringan.
"Problem ini dalam 3 tahun ini sebetulnya kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini tapi ini bukan masalah yang ringan," kata Presiden Jokowi dalam diskusi dengan wartawan di kota Balikpapan, Rabu (18/12/2019).
