Demokrat Desak Jokowi Perintahkan Bentuk Pansus Bongkar Kasus Jiwasraya

Rabu, 25 Desember 2019 | 13:22 WIB
Demokrat Desak Jokowi Perintahkan Bentuk Pansus Bongkar Kasus Jiwasraya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi. (Suara.com/Ummi Saleh)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Politikus Partai Demokrat Andi Arief mendesak agar Presiden Jokowi segera memerintahkan partai koalisi untuk membentuk panitia khusus, untuk membongkar kasus Jiwasraya agar terang benderang.

Hal itu disampaikan oleh Andi melalui akun Twitter miliknya @andiarief_. Andi Arief mendesak Jokowi segera mengumumkan pembentukan pansus malam ini.

"Sebaiknya bapak pidato malam ini menyatakan: kepada partai koalisi untuk segera bentuk pansus dan buka kasusnya terang benderang," kata Andi seperti dikutip Suara.com, Rabu (25/12/2019).

Andi Arief menilai, kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sudah semakin semrawut. Berbagai isu liar penyebab Jiwasraya gagal bayar juga semakin melebar.

Baca Juga: KPI Akan Bikin Aturan Penyiaran di Qanun Syariah Aceh

Tak hanya itu, Andi juga meminta agar Menteri BUMN Erick Thohir segera menyelesaikan persoalan yang ada sebagai bentuk kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Selain itu, ia mendesak Erick memberikan penjelasan mengenai keterlibatan perusahaannya dalam kasus tersebut.

"Buat Pak Menteri Erick Tohir, posisi sebagai menteri harus menjadi bagian penyelesaian masalah. Agar kami percaya bahwa ini bisa diselesaikan, kewajiban bapak untuk segera menjelaskan soal perusahaan bapak yang terdeteksi dalam audit BPK," ungkapnya.

Andi Arief desak Jokowi bentuk pansus bongkar kasus Jiwasraya (Twitter/andiarief_)
Andi Arief desak Jokowi bentuk pansus bongkar kasus Jiwasraya (Twitter/andiarief_)

Sebagai informasi, kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) meledak lantaran jumlahnya yang cukup banyak. Tunggakan polis nasabah yang belum dibayar mencapai Rp 12,4 triliun yang jatuh tempo Oktober-Desember 2019. Bahkan, untuk kembali menyehatkan perusahaan milik negara ini, setidaknya dibutuhkan dana hingga Rp 32,89 triliun.

Baca Juga: Korban Tewas Bus Sriwijaya Jadi 31 Orang, Petugas: Masih Bisa Bertambah

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI