Infografis
Willem pun menolak operasi militer di Nduga. Menurut dia, dalam operasi militer, tidak akan pernah diberlakukan UU hukum sipil. Sehingga segala bentuk penembakan dan pembunuhan yang dilakukan oleh aparat militer hanya tunduk pada UU Militer. Wentius Nemiangge resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan wakil bupati pada Senin (23/12/2019) lalu.
“Sudah satu tahun terjadi seperti ini. Kami sebagai Pemerintah Daerah sudah menghadap menteri, DPR RI, Panglima dan Kapolri meminta agar pasukan TNI/Polri yang ada di Nduga segera ditarik, agar masyarakat kembali ke kampung-kampung untuk beraktivitas seperti biasanya. Namun sampai hari ini permintaan kami ini tidak pernah direspons. Bahkan penembakan terhadap warga sipil terus terjadi,” tuturnya dengan nada kecewa di hadapan ratusan masyarakat Nduga, yang berkumpul di Bandara Kenyam, Senin siang.
Menurutnya, sebagai perpanjangan tangan presiden di daerah, ia bersama Bupati Yairus Gwijangge seharusnya bisa didengar oleh pemerintah pusat. Namun kenyataanya sangat bertolak belakang, permintaan mereka tidak pernah digubris pemerintah pusat.
“Permintaan kami tidak pernah digubris oleh pemerintah pusat, lalu untuk apa kami ada? Kami hanya dijadikan boneka oleh pemerintah. Maka mulai hari ini saya meletakan jabatan saya sebagai Wakil Bupati Nduga. Dan mulai hari ini saya akan kembali menjadi masyarakat biasa,” ujar Wentius Nemiangge.
Baca Juga: Warganya Tewas Ditembak Aparat, Wakil Bupati Nduga Mundur dari Jabatan
