Infografis
Suara.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bakal bertemu dengan Menteri Pertahanan Filipina untuk membahas pembebasan seorang warga negara Indonesia (WNI) yang masih menjadi tahanan kelompok Abu Sayyaf. Pertemuan itu akan berlangsung dalam waktu dekat.
Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan dalam pertemuan itu Prabowo dan Menhan Filipina juga akan membahas langkah pencegahan agar kasus penculikan yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf tak kembali terjadi.
“Pak Prabowo akan bertemu dengan Menhan Filipina di Manila beberapa hari ke depan untuk membahas hal tersebut,” ujar Dahnil seperti diberitakan Ayobandung - jaringan Suara.com, Rabu (25/12/2019).
Dalam pertemuan itu pula, Dahnil menjelaskan, Prabowo akan berterima kasih secara langsung kepada Menteri Pertahanan Filipina atas bantuan pembebasan dua WNI yang juga disandera oleh Abu Sayyaf.
Baca Juga: Jatam: Adik Prabowo hingga Anak Setnov Diuntungkan dari Pindah Ibu Kota
“Juga bicara tindak lanjut berikutnya terkait dengan langkah-langkah untuk mencegah kembali terulang penculikan-penculikan terhadap nelayan Indonesia, termasuk bicara dengan Malaysia,” katanya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan dua dari tiga warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok teroris Abu Sayyaf sudah siap diterbangkan ke Indonesia.
Sebelum diterbangkan ke Jakarta, dua WNI itu akan menjalani pemeriksaan kesehatan.
"Abu Sayyaf masih membawa satu, masih membawa satu lagi, sedang diburu. Ya kita tunggu sajalah, perkembangannya positif dua sudah siap diterbangkan ke Jakarta lagi cek kesehatan," ujar Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (23/12).
Pemerintah Indonesia kata dia, akan terus berusaha membebaskan satu dari tiga orang WNI yang disandera kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina.
Baca Juga: Eksportir Skakmat Edhy Prabowo soal Lobster: Ini Ide Teraneh yang Saya Tahu
Upaya tersebut akan dilakukan tanpa menodai kedaulatan negara Indonesia maupun negara yang terkait dengan kejadian penyanderaan itu.
