Infografis
Suara.com - Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge menyatakan mundur dari jabatannya setelah terjadi penembakan yang memakan korban jiwa. Ia kecewa karena warganya tewas ditembak aparat.
Wentius Nimiangge menyampaikan pengunduran diri ini di hadapan ratusan masyarakat Nduga di Bandara Kenyam, Nduga, Papua, pada Senin (23/12/2019) siang.
Foto momen saat Wentius mengundurkan diri ini diunggah oleh akun Twitter @jayapuraupdate pada Selasa (24/12/2019).
Unggahan tersebut telah mendapatkan lebih dari seribu like dan retweet hanya dalam waktu 3 jam sejak diunggah.
Baca Juga: Rayakan Natal di Pesawat? Ini 5 Keseruan yang Bisa Dinikmati
"Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge, menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya di hadapan masyarakat," tulis @jayapuraupdate yang memperlihatkan tiga foto saat Wentius Nimiangge berbicara di depan warganya.
Dalam foto-foto itu, Wentius Nimiangge tidak terlihat memakai seragam dinas. Dia mengenakan baju batik warna hitam dan celana pendek. Ia tidak beralas kaki dan tangannya memegang megaphone.
Meskipun masih tersisa 3 tahun masa jabatannya, Wentius mengundurkan diri lantaran kecewa terhadap penembakan warga sipil yang terus terjadi di wilayah pemerintahannya.
Dikutip Suara.com dari Wartaplus.com, Selasa (24/12/2019), Wentius menyebut penembakan terhadap warganya (Hendrik Lokbere) merupakan dampak dari banyaknya pasukan yang dikirim oleh negara ke Nduga dalam satu tahun terakhir. Hal ini juga mengakibatkan ribuan masyarakat Nduga mengungsi.
"Sudah satu tahun terjadi seperti ini, kami (pemerintah daerah) sudah menghadap menteri, DPR RI, Panglima dan Kapolri meminta agar pasukan TNI-Polri yang ada di Nduga segera ditarik agar masyarakat kembali ke kampung-kampung untuk beraktivitas seperti biasaya. Namun sampai hari ini permintaan kami ini tidak pernah direspons, bahkan penembakan terhadap warga sipil terjadi," ucap Wentius.
Baca Juga: Update Bus Sriwijaya Masuk Jurang: 26 Penumpang Tewas, Baru 18 Dikenali
Dia bersama Bupati Yairus Gwijangge merupakan perpanjangan tangan dari presiden di daerah dan harusnya bisa didengar oleh pemerintah pusat namun nyatanya tidak digubris.
