Anggaran Hibah DKI Muncul Tanpa Dibahas, Ferdinand Sindir Anies Pemalas

Selasa, 24 Desember 2019 | 09:56 WIB
Anggaran Hibah DKI Muncul Tanpa Dibahas, Ferdinand Sindir Anies Pemalas
Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meneken RAPBD 2020 yang telah disahkan DPRD DKI. (Suara.com/Fakhri).
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kembali melontarkan sindiran pedas kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia menilai Anies pemalas lantaran tidak memperhatikan APBD secara teliti hingga muncul anggaran aneh.

Hal itu disampaikan oleh Ferdinand melalui akun Twitter miliknya @ferdinandhaean2. Ferdinand menyoroti kemunculan anggaran Badan Musyawarah (Bamus) Betawi secara tiba-tiba tanpa melalui pembahasan di komisi DPRD DKI Jakarta terlebih dahulu.

"Anggaran hibah tiba-tiba menyusup di RAPBD tanpa pernah dibahas di Komisi?" kata Ferdinand seperti dikutip Suara.com, Selasa (24/12/2019).

Ferdinand menjelaskan, seharusnya Anies sudah lebih dulu mengajukan untuk dibahas bersama komisi maupun Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta. Sehingga, tidak ada anggaran baru yang tiba-tiba muncul begitu saja tanpa dibahas sebelumnya dalam RAPBD.

Baca Juga: Warga Sukabumi Diteror Hama Ulat Bulu, Nempel di Rumah dan Bangunan Sekolah

Bahkan, Ferdinand juga menuding Anies malas sehingga hal tersebut luput dari pengawasannya.

"Ini tidak seharusnya terjadi bila Gubernur, Mr Dan @aniesbaswedan sebelum mengajukan RAPBD ke DPDR sudah membahas rencana program kerja Pemda DKI dengan jajaran. Sudah ku bilang, malas dia!" ungkap Ferdinand.

Ferdinand Hutahaean sindir Anies Baswedan soal anggaran Bamus Betawi (Twitter/ferdinandhaean2)
Ferdinand Hutahaean sindir Anies Baswedan soal anggaran Bamus Betawi (Twitter/ferdinandhaean2)

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta terkejut dengan kemunculan anggaran untuk Bamus Betawi yang dimasukkan dalam bantuan danah hibah sebesar Rp 6 miliar. Anggaran tersebut tidak pernah dibahas dalam komisi.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah berdalih anggaran tersebut sebelumnya sudah ada dalam KUA PPAS. Namun pembahasannya ditunda sementara lantaran ada dualisme kepemimpinan, sehingga kini Pemda DKI berupaya menanyakan kembali nasib anggaran tersebut.

Baca Juga: Bus Sarat Penumpang dari Bengkulu Masuk Jurang di Pagaralam Sumsel

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI