Infografis
Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan harus ada pemahaman pada warga yang menolak tanahnya dijual untuk pembangunan kilang minyak Grass Root Refinary Tuban yang akan dioperatori oleh Pertamina dan investor asal Rusia, Rosneft.
"Saya pikir memang perlu pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, karena kita bicara kepentingan nasional, bukan kepentingan perorangan atau kepentingan perusahaan," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (23/12/2019).
Moeldoko mengatakan pembangunan kilang minyak merupakan salah satu kepentingan nasional. Karenanya pembangunan kilang minyak bukan hanya kepentingan perorangan atau perusahaan, melainkan kepentingan nasional.
"Jadi ada mungkin masyarakat yang belum paham itu. Jadi kita akan memberikan pemahaman semakin baik. Saya pikir langkah-langkah mitigasi harus dijalankan dengan baik," ucap dia.
Baca Juga: Jembatan di Taman Hutan Kota Kemayoran Roboh, Moeldoko: Urusan Menteri...
Mantan panglima TNI itu menyadari persoalan pembangunan kilang minyak belum tuntas. Sehingga kata dia, masih ada masyarakat yang menolak pembangunan tersebut.
"Saya pikir ini persoalan yang cukup lama berhenti. Bisa juga terjadi stagnan dalam berkomunikasi. Tapi yakin lah bahwa persoalan itu enggak terlalu sulit untuk dikomunikasikan," katanya.
Diberitakan sebelumnya, tiga petani asal Kabupaten Tuben, Jawa Timur ditangkap oleh polisi.
Ketiganya ditangkap lantaran menggelar aksi protes menolak tanah mereka dijual untuk pembangunan kilang minyak Grass Root Refinary Tuban yang akan digarap Pertamina.
Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Jawa Timur, Wahyu Eka Setyawan menuturkan, ketiga petani tersebut adalah Wawan, Mashuri dan Basori.
Baca Juga: Indonesia Dianggap Tak Patuh UNCAC karena Revisi UU KPK, Ini Kata Moeldoko
Ketiganya ditangkap pada Sabtu (21/12). Mereka ditangkap bertepatan dengan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat meninjau kilang minyak di Tuban.
