Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melantik lima Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Negara Jakarta, Jumat (20/12/2019). Pakar menilai adanya dewas bisa menjadi jebakan batman bagi KPK.
Sementara itu, perpindahan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB) Hengky Kurniawan dari Parati Demokrat ke ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendapat tanggapan dari Wakil Sektretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief.
Berikut 5 berita populer yang dihimpun Suara.com pada Sabtu (21/12/2019).
1. Pakar: Dewas KPK Bisa jadi Jebakan Batman Bagi Lembaganya Sendiri
Baca Juga: Baru Dilantik Jadi Dewas KPK, Artidjo Alkostar Dikenal Rajin ke Masjid
![Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar. (Suara.com/Ria Rizki)](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/12/21/25622-pakar-hukum-pidana-universitas-trisakti-abdul-fickar-hadjar-suaracomria-rizki.jpg)
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar merespons nama lima Dewan Pengawas KPK yang sudah dilantik Presiden Joko Widodo.
Kelima anggota Dewas KPK yang diketuai Tumpak Hatorangan Panggabean ini dianggap memiliki integritas.
2. Hengky Kurniawan Masuk PDIP, Wasekjen Demokrat Ungkit Janji Rieke
![Wakil Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan (jas merah) dikabarkan berpindah partai dari Demokrat ke PDI Perjuangan. [Ayobandung.com]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/12/20/86353-wakil-bupati-bandung-barat-hengky-kurniawan-jas-merah.jpg)
Artis dan politisi yang kini menjabat Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB) Hengky Kurniawan mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Demokrat. Ia telah resmi pindah ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Baca Juga: Video Chavez Dilempari Botol Minuman oleh Fans Usai Menyerah Lawan Jacobs
Wakil Sektretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menanggapi kepindahan Hengky Kurniawan. Andi tidak hanya mengucapkan selamat kepada Hengky Kurniawan. Ia juga menyinggung soal janji Rieke Diah Pitaloka.
3. FPI Tak Perpanjang SKT, Tagar #SahFPIOrmasIlegal Bergema
![Ketua Umum FPI Sobri Lubis ditemui di Hotel Sofyan, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (10/7/2019) malam. [Suara.com/Muhammad Yasir]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/07/10/26187-ketua-umum-fpi-sobri-lubis.jpg)
Ketua Umum FPI, Ahmad Sobri Lubis mengatakan organisasinya tidak perlu memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) di Kementerian Dalam Negeri.
Hal ini membuat warganet bereaksi yang kemudian membuat tagar #SahFPIOrmasIlegal.
4. Bantah Soal Uang Bungkam, Muhammadiyah Desak Wall Street Journal
![Ketua Biro Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional PP Muhammadiyah KH Muhyiddin Junaidi. (Suara.com/Ria Rizki).](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/12/20/99709-ketua-biro-hubungan-luar-negeri-dan-kerja-sama-internasional-pp-muhammadiyah-kh-muhyiddin-junaidi.jpg)
Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak media asing Wall Street Journal (WSJ) untuk menarik artikelnya yang menyebutkan tiga organisasi masyarakat (ormas) Islam di Indonesia menerima uang dari Pemerintah China untuk bungkam soal nasib muslim Uighur di Xinjiang, China.
Ketua Biro Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional PP Muhammadiyah KH Muhyiddin Junaidi mengatakan apabila WJS tidak bergeming, pihaknya akan memikirkan untuk mengambil jalur hukum.
5. Ibadah Dilarang, Pemkab Dharmasraya Ditantang Gelar Natal Bersama
![Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos. [Suara.com/Muhammad Yasir]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/11/24/39996-wakil-ketua-setara-institute-bonar-tigor-naipospos.jpg)
Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos menantang Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat untuk menggelar perayaan Hari Natal bersama, menyusul adanya pelarangan perayaan Hari Natal di wilayah Sungai Tambang, Kabupaten Sijunjung dan Jorong Kampung Baru.
Bonar mengatakan, adanya perayaan Hari Natal bersama itu sekaligus dapat mematahkan adanya indikasi bahwa pemerintah setempat tunduk terhadap keinginan kelompok mayoritas karena kepentingan elektoral. Nantinya, perayaan Hari Natal bersama dapat dilakukan di kantor-kantor pemerintagan yang notabennya merupakan ruang publik.