Infografis
Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) konsisten untuk menolak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk dengan keberadaan Dewan Pengawas KPK yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Keberadaan Dewas KPK dikhawatirkan bakal bisa memberikan intervensi terhadap lembaganya itu sendiri.
Politikus PKS Indra menerangkan bahwa keberadaan Dewas KPK justru menindih lembaga pengawasan yang sudah ada dalam hal ini DPR RI. Dengan begitu, menurut Indra nantinya malah akan memiliki kewenangan lebih seperti memberikan perizinan terkait penyadapan.
"Ini menjadi persoalan padahal sudah ada lembaga yang mengawasi dalam hal ini DPR dan ini dikhawatirkan akan terjadi intervensi," kata Indra dalam diskusi bertajuk 'Babak Baru KPK' di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2019).
Masih berbicara soal permohonan izin dari penyidik sebelum melakukan penyadapan, Indra justru melihatnya bakal memperlambat kinerja KPKnya sendiri.
Baca Juga: Dewan Pengawas KPK Janji Tak 'Obok-obok' Teknis Perkara Korupsi
Dengan begitu anggota Komisi III DPR 2009-2014 tersebut menilai kalau memang sebuah lembaga itu perlu adanya pengawasan tetapi bukan harus dibentuk menjadi sebuah Dewas KPK.
"Bagaimana KPK menggunakan kewenangannya bukan berarti tidak perlu diawasi perlu tapi ada mekanisme yang patut (dibuat)," pungkasnya.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik lima Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara Jakarta, Jumat (20/12/2019).
Pelantikan Dewas KPK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 140/P/tahun 2019 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas KPK.
Mereka yang dilantik sebagai ketua merangkap anggota yakni Tumpak Hatorangan Panggabean. Tumpak sebelumnya merupakan mantan Pimpinan KPK.
Baca Juga: Ini Wajah Dewan Pengawas KPK
Kemudian Syamsuddin Haris, Harjono, Artidjo Alkotsar, dan Hakim Albertina Ho.
