Infografis
Suara.com - Ketua Biro Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional PP Muhammadiyah KH Muhyiddin Junaidi mengklaim pihaknya tidak akan tinggal diam terkait masalah pelanggaran HAM etnis muslim Uighut di Xinjiang, China.
Meski demikian, PP Muhammadiyah tidak akan bersikap seolah mendesak pemerintah untuk segera bersikap dengan tegas kepada Pemerintah China.
Hal tersebut disampaikan Muhyiddin menanggapi adanya pemberitaan dari Wall Street Journal (WSJ) yang berbunyi Muhammadiyah dan dua organisasi masyarakat (ormas) lainnya diminta bungkam oleh Pemerintah China soal nasib Muslim Uighur.
"Kami tidak diam, tetap kami bergerak," kata Muhyiddin saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2019).
Baca Juga: Aksi Bela Muslim Uighur, FPI Mau Geruduk Kantor Kedubes China Jumat Depan
Namun, Muhyiddin mengungkapkan bahwa sikap Muhammadiyah bukan dalam posisi mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera melakukan sesuatu kepada Pemerintah China.
Dia mengklaim, Muhammadiyah sudah memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Dirinya berharap apabila masukannya tersebut bisa ditindaklanjuti oleh Kemenlu.
"Semoga pemerintah bisa mengerti aspirasi kami dan bisa menindaklanjuti permintaan tersebut, soal caranya itu terserah mereka," katanya.
