Infografis
Suara.com - Pemerintah Pusat sudah memutuskan akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Setelah nantinya Jakarta tak lagi jadi pusat pemerintahan, DPRD Jakarta berharap tetap memiliki otonomi khusus.
Dalam tahapannya, Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia harus direvisi. Pembahasan aturan ini akan dilakukan oleh DPR RI bersama Kemendagri.
Meski demikian, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jakarta Pantas Nainggolan akan mengajukan rekomendasi dalam pembahasan itu. Ia mengatakan pihaknya ingin Jakarta jadi kawasan pusat perdagangan.
Pantas mengatakan Jakarta tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat dikelola untuk menyumbang pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga ia menilai Jakarta lebih cocok jadi kawasan pusat perdagangan karena mengandalkan penerimaan dari pajak.
Baca Juga: Intip Penelusuran Jalan Menuju Ibu Kota Baru di Penajam Paser Utara
"Kalau usulan seperti itu bisa diterima, saya kira roda perekonomian akan tetap berjalan dan tidak terganggu. Apalagi potensi sumber daya kita hampir bisa dikatakan tidak ada, sehingga potensi penerimaan daerah dari sektor retribusi dan pajak-pajak lah yang masih bisa kita terus kelola," ujar Pantas saat dikonfirmasi, Kamis (19/12/2019).
Politikus PDI Perjuangan itu mengaku mendukung rencana pemindahan ibu kota. Meski demikian, menurutnya tata kelola kota Jakarta sudah mumpuni menjadi kawasan pusat bisnis. Ia menyebut potensi bisnis itu harus dimaksimalkan.
"Kami pikir niatan pemerintah pusat sangat baiklah, karena niatnya semata-mata untuk mengembalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung dari wilayah DKI Jakarta sekaligus pemerataan antar daerah dan wilayah-wilayah," pungkasnya.
