Banyak Lahan Elite di Ibu Kota Baru, Nasdem: Harus Rela Diberikan ke Negara

Rabu, 18 Desember 2019 | 21:15 WIB
Banyak Lahan Elite di Ibu Kota Baru, Nasdem: Harus Rela Diberikan ke Negara
Foto aerial kawasan Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8). [ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua DPP Nasional Demokrat (NasDem) Irma Suryani Chaniago merespons pernyataan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) yang menyebut lahan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur dikuasai sejumlah pengusaha dan elite politik. 

Terkait hal itu, Irma  meyakini pemerintah akan membuat regulasi guna menjaga pemilik lahan meraup keuntungan yang berlebih.

Irma menyadari bahwa semua orang mempunyai hak untuk memiliki tanah ataupun aset di daerah manapun tak terkecuali lokasi Ibu Kota baru. Namun, Irma menggarisbawahi bahwa orang-orang pemilik lahan itu harus bisa merelakan ketika semisal lahannya digunakan negara.

"Tapi perlu dilihat ketika pemerintah, bangsa ini memerlukan, harus ada kerelaan dari orang tersebut untuk memberikan kepada bangsa dan negaranya," kata Irma saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2019).

Baca Juga: Jatam: Bekantan hingga Pesut Terancam jadi Korban Pembangunan Ibu Kota Baru

Irma menjelaskan kalau semisal harga rata-rata transaksi jual beli di sana berkisar Rp 200 ribu per meternya maka pemilik lahan mesti menjual dengan harga itu. Justru di situlah peran pemerintah diperlukan untuk menentukan regulasi agar tidak ada pemilik lahan yang mencoba meraup keuntungan lebih.

"Kalau demi pembangunan ibu kota baru dan diperuntukkan bangun infrastruktur ibu kota baru enggak boleh. Saya yakin pemerintah mengambil jalan untuk mengeluarkan regulasi terkait itu," ujarnya.

Irma pun enggan berpikiran negatif terkait adanya unsur politis di saat banyaknya konsesi lahan milik para elite di ibu kota negara yang baru.

"Enggak, saya kira enggak (ada unsur politis). Kita tidak boleh negative thinking untuk hal itu yang penting demi bangsa dan negara ya mereka harus tunduk dengan peraturan yang dibuat pemerintah," kata dia.

Sebelumnya, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) membeberkan, sejumlah nama politikus nasional yang diduga bakal meraup keuntungan di balik wacana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Baca Juga: Jatam: Adik Prabowo hingga Anak Setnov Diuntungkan dari Pindah Ibu Kota

Koordinator Nasional Jatam Merah Johansyah mengatakan, sebagian besar dari mereka yang diuntungkan merupakan pemilik lahan konsesi tambang.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI