Infografis
Suara.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) ogah menanggapi ihwal mantan Ketua Dewan Pembina Hanura Wiranto yang mengingatkan OSO untuk mundur sebagaiman yang tertuang dalam pakta integritas.
Oso menganggap pernyataan Wiranto mengenai pakta integritas tidak perlu ditanggapi. Sebab, apa yang tertuang dalam pakta integritas hanya sebatas komitmen pribadi dan tidak ada sangkut paut dengan mekanisme organisasi Partai Hanura.
"Enggak perlu ditanggapi. Kalau pakta integritas itu adalah yang kita ungkapkan kepada pernyataan tidak boleh mengkhianati partai, tidak boleh melakukan kebohongan-kebohongan, opsi-opsi yang bertentangan dengan AD/ART," kata OSO di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).
"Di luar itu, itu komitmen pribadi yang tidak menyangkut di dalam mekanisme organisasi partai. Karena partai itu punya AD/ART. Dan kekuasaan tertinggi itu adalah di munas ini," sambungnya.
Baca Juga: Dituduh Rekayasa Kasus Kivlan Zen, Begini Respon Wiranto
Selain itu OSO juga menanggapi pernyataan Wiranto yang menyebut jabatannya sebagai Ketum hanya berlaku sampai 2019.
Terkait itu, OSO mengatakan faktanya ia justru dipilih kembali secara aklamasi dalam Munas III sebagai Ketua Umum Partai Hanura periode 2019-2024.
"Itu kalau saya tidak dipilih lagi, mungkin saja saya sampai 2020 sudah selesai. Tapi saya kan dipilih dan diminta, bukan saya yang meminta tapi saya diminta, didaulat kembali untuk memimpin partai ini. Masa saya tinggalin?" ujar OSO.
Sebelumnya Wiranto mengingatjan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) untuk mundur sesuai dengan pakta integritas yang pernah ia tandatangi dalam Munaslub 2016.
Dalam pakta integritas yang juga ditandatabgani oleh politikus Partai Hanura Jenderal TNI (purn) Subagyo dan Jenderal Pol (Purn) Chairuddin menyepakati bahwa OSO ditunjuk sebagai Ketua Umum dengan catatan. Jika dalan kepemimpinannya OSO tidak berhasil merealisasikan kesepakatan, maka ia harus mundur sebagai ketua umum.
Baca Juga: Kivlan Zen: Semua Ini Rekayasa Wiranto!
Beberapa kesepakatan di antaranya OSO harus membawa Partai Hanura menang dalam Pemilu 2019 serta menjamin penambahan kursi Partai HANURA di DPR dari jumlah sebelumnya. OSO juga sepakat bahwa dirinya akan mematuhi aggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) Partai Hanura.
