Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembangunan Ibu Kota baru merupakan pembangunan besar yang juga membutuhkan anggaran besar. Untuk itu Jokowi berharap anggaran untuk pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur tidak boleh mengganggu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Jokowi menjelaskan, upaya yang dilakukan pemerintah adalah mencari sumber pendanaaan negara yakni melakukan skema pembiayaan dengan cara Public Private atau kerjasama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Bisa lewat investasi swasta kan banyak. Justru itu yang kita harapkan, misalnya untuk transportasi, ada yang ingin menawarkan 'pak transprotasi kami bukan dengan energy fosil tapi nonfosil'. Bagus, saya tanya berapa biayanya. Ooh hitungannya masih silakan kontestasi saja lah," ucap Jokowi di Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (18/12/2019).
Peryataan Jokowi sekaligus untuk menanggapi tudingan sejumlah pihak yang menyebut wacana pemindahan ibu kota adalah proyek bagi-bagi kue.
Baca Juga: Jokowi Ingatkan Jangan Ada Sweeping di Perayaan Natal dan Tahun Baru
"Pembangunan (ibu kota baru) besar, anggaran besar jangan sampai mengganggu APBN," kata dia.
Pemerintah kata Jokowi, perlu melakukan kolaborasi dengan pihak swasta agar pemerintah tidak menggunakan dana APBN untuk membangun Ibu Kota baru di Penajam Paser Utara.
"Ada yang pingin mendirikan universitas ya silakan, ngapain kita keluar uang kalau ada dari non-APBN bisa dan ini yang sedang iita kembangkan, artinya yang dibangun trust, kepercayaan ibu kota sebuah gagasan yang patut didukung oleh mereka," tutur dia.
Terkait tudingan pemerintah bagi-bagi kue, Jokowi merasa heran. Ia menegaskan pemerintah tidak mungkin mengerjakan pembangunan Ibu Kota tanpa keterlibatan di luar pemerintah.
"Kalau pikirannya negatif tok ya repot, bagi-bagi proyek ya harus dibagi. Masa kita kerjain sendiri, APBN habis lah. Artinya keterlibatan di luar pemerintah itu sangat diperlukan," katanya.
Baca Juga: Edhy Prabowo Ekspor Benih Lobster, Ini Kata Presiden Jokowi
Sebelumnya Jaringan Advokasi Tambang mengungkapkan, sejumlah nama politikus nasional kuat diduga bakal meraup keuntungan di balik wacana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
