Cek Fakta
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan menelisik dugaan keterlibatan Tin Zuraida setelah suaminya, Nurhadi yang pernah menjabat Sekretaris Mahkamah Agung telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi terkait perkara yang ditangani di MA.
"Itu pasti akan didalami pada tahap penyidikan, kami baru sampai tahap itu. Proses penyidikannya sejauh mana," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, (17/12/2019).
Menurutnya, penelusuran ini dilakukan menyusul terungkapnya fakta persidangan yang menyebut Tin Zuraida memiliki peran dalam kasus suap yang menjerat sang suami.
"Nanti, pasti penyidik akan mengarah ke sana, terkait untuk mengumpulkan bukti-bukti itu kan," ujar Alex.
Baca Juga: Nurhadi Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Ini Jawaban Mahkamah Agung
Alex menyebut untuk membuktikan adanya keterlibatan istri Nurhadi, KPK perlu melakukan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi. Itu nantinya penyidik KPK yang akan menentukan.
"Kemudian, akan melakukan penggeledahan dan penyitaan. Nanti kan tergantung kebutuhan penyidik," kata Alex.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Nurhadi tersangka terkait kasus suap dan penerimaan gratifikasi terkait perkara di MA. Selain Nurhadi, KPK juga menetapkan menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soenjoto sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
Dalam perkara ini, Nurhadi dan menantunya diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp 46 miliar terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016. Gugatan perdata itu melibatkan PT Multicon Indrajaya Terminal melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero). Diduga, PT MIT telah menyuap Nurhadi sebesar Rp 33,1 miliar.
Sedangkan terkait gratifikasi, tersangka Nurhadi melalui menantunya Rezky dalam rentang Oktober 2014 hingga Agustus 2016 diduga menerima sejumlah uang dengan total sekitar Rp 12,9 miliar.
Baca Juga: Jadi Tersangka Suap Rp 46 Miliar, Nurhadi dan Menantu Langsung Dicekal
Hal itu terkait dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.
