Infografis
Suara.com - Jaringan Advokasi Tambang mengungkapkan, sejumlah nama politikus nasional kuat diduga bakal meraup keuntungan di balik wacana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
Koordinator Nasional Jatam Merah Johansyah mengatakan, sebagian besar dari mereka yang diuntungkan merupakan pemilik lahan konsesi tambang.
Merah menuturkan, pada lahan sekitar 180.965 hektar di Kalimantan Timur yang hendak dijadikan kawasan ibu kota baru, setidaknya ada 162 konsesi pertambangan, kehutanan, sawit, PLTU batu bara hingga properti.
Sejumlah nama pemilik konsesi yang kuat diduga akan meraup keuntungan di balik wacana pemindahan ibu kota baru tersebut, yakni adik kandung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto: Hashim Djojohadikusumo.
Baca Juga: Kasus Lahan, Jatam Desak Komnas HAM hingga Kapolda Sultra Bebaskan Jasmin
Selain itu, kata dia, ada pula Bendahara Umum Partai Gerindra sekaligus keponakan Prabowo: Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono.
Selain itu, Merah juga menyebut Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra dan anak kandung eks Ketua DPR RI Setya Novanto, Rheza Herwindo. Kemudian, pengusaha Sukanto Tanoto, serta Lim Hariyanto dan Rita Indriawati.
"Korporasi dan oligarkis punya kesempatan pertama untuk memastikan investasi mereka aman dan bersiasat dengan megaproyek IKN (ibu kota negara). Sebaliknya, suara masyarakat asli Suku Paser Balik diabaikan setelah ruang hidup mereka dirampas oleh PT ITCI saat masuk kawasan tersebut tahun 1960-an," kata Merah dalam diskusi bertajuk 'Ibu Kota Baru untuk Siapa?' di Kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2019).
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Trend Asia Yuyun Indradi juga mengungkapkan, wacana pemindahan ibu kota baru sarat kepentingan untuk membagi-bagikan keuntungan kepada kelompok elite tertentu. Salah satunya, bagi kelompok pengusaha bisnis batu bara.
"Ini jelas hanyalah mega (bagi-bagi) proyek, dengan aroma politik oligarki yang kental, mengingat bahwa para pendukung politik yang berlatar bisnis batu bara," kata Yuyun.
Baca Juga: Minyak Pertamina Bocor di Pesisir Karawang, JATAM: Ini Bencana Industri
"Pemenuhan kebutuhan energi IKN yang diperkirakan 1,5 GW ini memberi ruang dan alasan untuk membangun industri energi kotor (PLTU batu bara) lebih besar di Kalimantan Timur, yang akhirnya hanya menduplikasi masalah Jakarta ke IKN dan Kalimantan," kata dia.
