Jokowi Sebut Tokoh Adat dan Tokoh Agama Kaltim Dukung Pemindahan Ibu Kota

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama Kalimantan Timur. Pertemuan itu digelar di Rumah Makan De Bandar Resto, Kota Balikpapan, Selasa (17/12/2019).

Dalam pertemuan itu, Jokowi menyampaikan 'permisi' pada tokoh adat dan tokoh agama terkait rencana pemerintah memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalaimantan Timur, tepatnya di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara.

"Saya menyampaikan permisi ketuk pintu, tuk tuk tuk, Kulo Nuwun, bahwa setelah keputusan pemindahan Ibu Kota. Kami ingin masuk ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara," ujar Jokowi di Gerbang Tol Samboja, Kalimantan
Timur, Selasa (17/12/2019).

Baca Juga: Hari Ini Jokowi akan Tinjau Lokasi Ibu Kota Baru

Jokowi mengatakan tokoh adat dan tokoh agama di Kaltim menyambut baik rencana pemerintah memindahkan ibu kota. Dalam pertemuan itu Jokowi juga mendapat sejumlah masukan dari mereka, diantaranya usulan pembangunan Unversitas.

"Dan para tokoh menyampaikan selamat datang dan mempersilakan kita untuk segera dimulai. Hanya tadi ada beberapa usulan pembangunan universitas, perguruan tinggi. Saya kira itu jadi bagian rencana kita, sehingga tidak masalah," katanya

Sebelumnya Jokowi berharap pemindahan ibu kota ini tidak sekadar memindahkan fisik kantor atau gedung pemerintahan dari Jakarta. Menurutnya, dengan pindahnya ibu kota, diharapkan ada sebuah transformasi budaya kerja, sistem kerja, dan pola pikir bangsa.

"Sehingga semuanya nanti dengan kepindahan ini, saya sudah sampaikan kepada Menteri, agar kita install sistemnya. Sehingga waktu masuk birokrasi kita, sistem itulah yang nanti akan memberikan panduan sehingga bekerja kita lebih cepat dalam merespon setiap perubahan-perubahan," ucapnya.

Dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat Kaltim, Jokowi didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

Baca Juga: Arahan Jokowi Terkait Omnibus Law, Ini Kata Ganjar dan Khofifah