Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengklaim petinggi partai politik di Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah terlibat dalam pembahasan dan penentuan nama-nama anggota Dewan Pengawas KPK.
Arsul mengatakan urusan Dewan Pengawas KPK sepenuhnya merupakan pilihan Jokowi. Ia juga menilai Jokowi tidak perlu meminta masukan dari partai politik.
"Enggak, enggak. Jangan dikit-dikit tanya ke parpol, presiden punya independensi. Jadi saya ingin bilang, Dewas tidak pernah dibahas di partai KIK, kami serahkan ke presiden," ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2019).
"Bahkan presiden pun terima masukannya bukan dari partai tapi dari elemen-elemen masyarakat nonpartai. Gitu aja," Arsul meambahkan.
Baca Juga: 4 Tahun Kepemimpinan Agus Cs, KPK Gelar 87 OTT dan Jerat 327 Tersangka
Meski demikian, Arsul berharap Jokowi tidak memilih politikus menjadi anggota Dewan Pengawas KPK.
Sebelumnya Arsul menyarankan agar Presiden Jokowi dapat menghindari memilih politikus sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantadan Korupsi (KPK).
Meski demikian Arsul tidak mempermasalahkan jika yang dipilih menjadi anggota Dewan Pengawas KPK merupakan mantan politikus yang sudah tidak aktif lagi di dunia politik.
"Yang jelas kalau PPP, saya tidak bicara Komisi III, sudah menyampaikan bahwa sebaiknya Dewas untuk yang pertama kali ini justru jangan diisi oleh orang-orang yang katakanlah politisi," kata Arsul di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).
"Kecuali dia sudah bermigrasi ke tempat atau fungsi yang lain, contoh Pak Gayus Lumbun, dulu kan politisi tapi kan sudah bermigrasi ke MA sebagai hakim agung, nah yang gitu-gitu boleh," sambungnya.
Baca Juga: Di Bawah Kepemimpinan Agus Rahardjo Cs, KPK Jerat 608 Tersangka Korupsi
