Infografis
Suara.com - Wali kota Jakarta Barat Rustam Effendi angkat bicara terkait video viral pegawai honorer K2 dan non-K2 DKI di Jelambar, Jakarta Barat, berendam di got keruh yang dikabarkan sebagai syarat perpanjangan masa kontrak kerja.
Rustam mengklarifikasi bahwa berdasarkan koordinasinya dengan lurah Jelambar, Agung Triatmojo, kegiatan itu bukan bagian dari seleksi perpanjangan kontak Penyedia Jasa Lainnya Perseorangan (PJLP), melainkan selebrasi telah lolos seleksi.
"Lurah katanya tidak ada di tempat (saat kejadian). Itu bukan bagian dari tes, tapi selesai tes mereka senang-senang di situ," kata Rustam saat dikonfirmasi Minggu (15/12/2019).
Meski demikian, Rustam mengatakan dirinya hingga saat ini tengah menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan inspektorat.
Baca Juga: Iming-imingi Uang Rp 5 Ribu, Guru Honorer di Aceh Cabuli Enam Siswinya
“Tinggal tunggu hasil tim pemeriksaan itu, nanti rekomendasi apa kita tindak lanjuti. Tapi keterlaluan lah kalau gitu, itu saja persoalannya bukan proseduralnya. Tapi kelakuan yang keterlaluan itu jangan ke got lah kalau mau itu," ucapnya.
Sebelumnya, sebuah video pegawai honorer K2 dan non-K2 DKI Jakarta menjadi viral di media sosial karena mereka ramai-ramai berendam di got kotor yang dikabarkan sebagai syarat untuk perpanjangan masa kontrak kerja.
Pantauan Suara.com, got yang terletak di Jalan Jelambar Madya Blok A, Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat itu memiliki lebar kurang lebih 1,5 meter.
Got tersebut tampak kotor hitam pekat dan mengeluarkan bau tak sedap.
Di got ini, dalam video tersebut, kurang lebih ada 30 orang pria dan wanita dan berbaris dua banjar, mereka saling memijat bahu satu sama lain.
Baca Juga: Nasib Guru Honorer di Hari Guru, Dipuji Bak Pahlawan, Diupah di Bawah UMR
Sekilas tidak ada masalah dengan video tersebut karena mereka melakukannya dengan tawa riang, kegiatan itu juga diawasi langsung oleh sejumlah orang yang mengenakan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di atas mereka.
Namun, sejumlah orang menilai hal itu tidak manusiawi dan secara aturan melanggar aturan Surat Edaran (SE) Nomor 85/SE/2019 tentang Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perseorangan (PJLP); saat perpanjangan kontrak tidak ada lagi tes lapangan/tes fisik.
