Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menemukan cucu usaha PT Garuda Indonesia Persero Tbk yang bernama PT Garuda Tauberes Indonesia. Erick bahkan belum mengetahui perusahaan tersebut bergerak di bidang apa.
Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memiliki pendapat sendiri menyikapi penemuan Erick Thohir tersebut.
Melalui kicauan yang diunggah ke akun Twitter pribadinya, @Fahrihamzah, pada Jumat (13/12/2019), Fahri menyebut peristiwa terungkapnya cucu usaha Garuda Indonesia dan kasus penyelundupan yang sebelumnya terbongkar merupakan sebuah "budaya asal bapak senang".
"Ini hanya menjelaskan budaya asal bapak senang di negeri kita," tulis Fahri.
Baca Juga: Diisukan Cerai, Aura Kasih Posting Video Bersama Suami dan Dirinya Berkumis
Ia menambahkan, "Dirut setelah ketangkap menyelundup baru disalahkan (selama ini dibiarkan) lalu anak buah semuanya menjilat pejabat yang baru dan menginjak yang lama. Itu terjadi para presiden kita, kultur yang sadis!"
Kicauan Fahri Hamzah ini telah mendapatkan lebih dari 1500 like dan 500 retweet, pada Sabtu (14/12) siang. Banyak warganet yang menulis komentar di sana.
Sebagian warganet yang berkomentar mengaku sependapat dengan Fahri.
"Ini kadang yang gue suka dari Fahri, selalu melihat dari perspektif yang berbeda. Kita butuh banyak perspektif agar bisa lebih jeli dalam memahami masalah," tulis @lintang507.
Sementara warganet lain mempertanyakan kinerja Presiden Jokowi dan menterinya di periode sebelum ini.
Baca Juga: Duh, Honda Berencana Hentikan Produksi Jazz
"Jokowi 5 taun lalu ngapain aja (emotikon)," komentar @AgungZia.
"Rini Sumarno ngapain aja," komentar @elmo_fpv.
Untuk diketahui, Erick Thohir menyinggung soal anak usaha tersebut, setelah menanggapi pertanyaan media tentang banyaknya jabatan komisaris di anak usaha Garuda yang dipegang mantan dirut Garuda Indonesia, Ari Askhara.
"Kalau enggak salah dia komisaris di enam anak perusahaan. Itu dicopot semua," ujarnya.
Erick mengaku heran dengan banyaknya jabatan komisaris yang bisa dipegang Ari Askhara. Sebab, menurut dia, rangkap jabatan semacam itu di sebuah korporasi tidak sehat dan tidak mencerminkan tata kelola yang baik.