Infografis
"Itu dari 50 persen bantuan pendanaan negara kepada parpol," ujar Pahala.
"Bantuan pendanaan negara hanya untuk membiayai kebutuhan operasional parpol dan pendidikan politik, tidak termasuk dana kontestasi politik," tambahnya.
Dengan estimasi dan skema pendanaan tersebut, maka untuk tahun pertama di tingkat pusat, negara perlu mengalokasikan dana Rp 320 Miliar dengan asumsi suara pemilih 126 juta pada pemilu 2019.
"Membandingkan dengan APBN 2019 sekitar Rp 2.400 triliun, angka ini relatif kecil, yakni 0,0046 persen hingga tahun kelima. Estimasi total bantuan pendanaan yang akan dialokasikan negara untuk parpol sebesar Rp 3,9 triliun," ujar Pahala.
Baca Juga: Eks Koruptor Diberi Jeda 5 Tahun Ikut Pilkada, KPK Sambut Baik Putusan MK
Menurut Pahala, perhitungan ini lebih rendah dibandingkan dengan rekomendasi Bappenas yang didasarkan pada suara PDI Perjuangan sebesar Rp 48.000 per suara. Sehingga, negara perlu mengalokasikan dana sebesar Rp 6 Triliun.
Sedangkan, di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 bahwa pendanaan provinsi naik 20 persen dari pendanaan tingkat nasional dan kabupaten atau kota naik 50 persen.
Maka, di tahun pertama negara perlu mengalokasikan dana Rp 928,7 miliar. Dengan skema peningkatan bertahap dan estimasi inflasi 5 persen maka hingga tahun kelima untuk tingkat provinsi, kabupaten atau kota negara perlu mengalokasikan dana total Rp 11,2 Triliun.
"Sehingga, total secara nasional pendanaan negara untuk keuangan parpol sebesar Rp 15,1 triliun," ujar Pahala.
Namun demikian, kata Pahala, untuk bantuan pendanaan negara ini membutuhkan persyaratan. Sebagaimana telah disampaikan KPK dalam kajian terdahulu tentang Sistem Integritas Partai Politik (SIPP), maka parpol wajib menerapkan SIPP.
Baca Juga: Jokowi Belum Mau Terbitkan Perppu, Ini yang Dikhawatirkan Pimpinan KPK
"Lima komponen utama dalam SIPP meliputi kode etik, demokrasi internal parpol, kaderisasi, rekrutmen dan keuangan parpol," kata Pahala
