Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengakui, partainya memunyai pandangan berbeda dengan Presiden Joko Widodo dalam wacana pemberian vonis hukuman mati untuk para koruptor.
Hasto mengatakan, PDIP lebih setuju koruptor divonis dimiskinkan oleh negara dan sanksi sosial berat lainnya. Sebab hukuman mati tidak sejalan dengan nilai Pancasila.
"PDIP merasa dengan jalan koruptor dimiskinkan, jauh lebih relevan mengingat kita juga terikat dengan konvensi-konvensi nasional yang menghapuskan hukuman mati," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).
Selain dimiskinkan atau dipenjara seumur hidup, Hasto mengakui pencabutan hak politik juga jalan baik untuk menghukum koruptor serta membuat efek jera kepada pejabat lain.
Baca Juga: ICW: Jokowi Inkonsistensi Soal Hukuman Mati Koruptor
"Jadi PDI Perjuangan menyetujui sanksi yang seberat-beratnya seperti pemiskinan terhadap koruptor bahkan sanksi sosial, tetapi untuk hal sifatnya terkait hak hidupnya, itu harus dipertimbangkan matang," ujar Hasto.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengakui belum ada penerapan hukuman mati untuk para koruptor. Namun, aturan itu bisa diterapkan untuk koruptor dana anggaran penanggulagan bencana alam.
