Infografis
“Sejauh ini, langkah pemerintah dalam menjaga bentang alam gambut, tidak menyentuh pada akar rumput permasalahan. Belum lagi lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan perusak lingkungan,” katanya.
Berdasarkan analisis spasial Walhi Sumsel tahun 2016, penguasaan atas lahan gambut berdasarkan IUP mencapai setidaknya 62,03 persen dari luasan lahan gambut di Sumsel yaitu 1.202.495 hektare.
![Ilustrasi [Suara.com/Iqbal Asaputro]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/12/10/84088-ilustrasi.jpg)
![Ilustrasi penguasaan IUP di Sumsel [Suara.com/Iqbal Asaputro]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/12/10/73910-ilustrasi-penguasaan-iup-di-sumsel.jpg)
Bagi Ketua Dewan Kehormatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumsel Sumarjono, perkebunan kelapa sawit telah memberikan kontribusi besar dalam menyejahterakan masyarakat di propinsi tersebut.
Industri kelapa sawit Sumsel menyumbangkan 10 persen produksi CPO nasional yang mencapai 47 juta ton dan juga banyak membuka lapangan pekerjaan. Ia merujuk kepada data pada tahun 2015 yang memperlihatkan kurang lebih 335 ribu tenaga kerja berkarya di industri sawit.
Baca Juga: Orangutan Terkapar di Kebun Sawit, 24 Peluru di Badannya hingga Mata Buta
“Kehadiran perkebunan kelapa sawit berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumsel,” ujarnya.
Ia mengatakan, perusahaan perkebunan kelapa sawit juga memiliki perhatian besar pada kawasan gambut. Perusahaan, ujarnya, tidak lepas tangan atas permasalahan yang timbul kawasan konsesi mereka.
“Tapi kalau berbicara soal gambut, ini luas. Banyak yang tidak diusahakan alias tidak bertuan dan ini menjadi tanggung jawab bersama. Terhadap kawasan konsesi (perkebunan kelapa sawit), pengusaha tentu akan bertanggung jawab di konsesinya."
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengakui, perkebunan kelapa sawit belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi petani di daerahnya. Selama masa kepemimpinannya, Herman akan mendorong pemprov melakukan terobosan dan lompatan kebijakan.
“Secara ekonomi sepertinya belum menjadi kebijakan prioritas. Kita belum melihat kebijakan radikal untuk lompatan. Pemerintah harus membuka diri juga secara bersama-sama pengusaha, merumuskan ekonomi apa sehingga perekonomian tumbuh dan ekonomi masyarakat juga bergerak,” ungkapnya.
Baca Juga: Terima Pebisnis Eropa, Jokowi: RI Tak Akan Diam Terhadap Diskriminasi Sawit
Terobosan yang perlu dilakukan, menurut Herman, dengan menyerap produksi petani sawit untuk diolah menjadi alternatif pengganti solar atau premium. Menurutnya, jika ini digarap dengan serius akan sangat membantu masyarakat.
