Infografis
Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani siap menjawab persoalan pengesahan yang dipermasalahkan dalam uji formil Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pemohon uji formil sebelumnya mengaku mempermasalahkan pengesahan UU KPK yang dinilai tidak mencapai kuorum anggota. Namun jawaban tersebut baru akan dibeberkan jika memang diperlukan di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
“Nah jadi nanti kami akan sampaikan hal-hal yang kalau memang itu diminta oleh Mahkamah Konstitusi, itu itu saja,” ujar Arsul di Slipi, Jakarta Barat, Selasa (10/12/2019).
Politikus PPP itu mengaku siap membeberkan catatan absensi anggota DPR RI yang hadir dalam pengesahan UU KPK, untuk membantah dugaan bahwa pengesahan UU KPK tidak sah lantaran tidak mencapai kuorum.
Baca Juga: 2 Kali Mangkir, KPK Kembali Panggil Anggota DPR Melchias Mekeng
“Lho kita lihat, itu nanti diminta untuk ditunjukkan atau tidak oleh Mahkamah Konsittusi, itu saja gitu lho. Kami kan bukan perkara perdata, di mana ada jawab menjawab antara penggugat dan tergugat," kata Sarul.
"Tugasnya DPR itu kan memberikan keterangan, gitu loh. Apa yang perlu diterangkan berdasakan permintaan Mahkamah Konstitusi, itu saja,” Arsul menambahkan.
Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi(MK) menggelar sidang pendahuluan uji formil Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Permohonan uji formil UU KPK baru itu diajukan oleh pimpinan KPK, Agus Rahardjo Cs.
Dalam persidangan, kuasa hukum pemohon, Feri Amsari menjelaskan alasan pihaknya mengajukan uji formil terhadap UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.
Baca Juga: Suap Impor bawang, Eks Anggota DPR I Nyoman Dhamantra Segera Disidang
Salah satunya terkait ada cacat hukum dalam proses pengesahan UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.
