Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara soal pemotongan anggaran untuk jumlah anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dari 67 menjadi 50 orang. Anies lantas menyindir kubu oposisi di DPRD.
Kubu oposisi di DPRD sendiri yang paling menentang soal TGUPP adalah fraksi PSI dan PDI Perjuangan. Kedua partai itu minta agar tim Gubernur Anies Baswedan itu anggarannya di-nolkan dan dialihkan menggunakan dana operasional Anies.
Anies menganggap kubu oposisi itu memang keras kepada TGUPP dalam rapat di DPRD. Pasalnya, kata Anies, tim itu memiliki kerja yang baik dalam membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
"Kenapa pihak oposisi sangat keras pada TGUPP, karena TGUPP efektif bekerja membuat program-program gubernur berhasil. Oposisi selalu mengarahkan untuk lihat sendiri kan," ujar Anies di Terowongan Kendal, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).
Baca Juga: TGUPP Anies Jadi Target Operasi Tangkap Tangan dan 4 Berita Lainnya
Menurutnya, kritik dari kubu oposisi itu mendorong kinerja TGUPP. Tim itu juga disebut Anies selama ini memiliki posisi yang strategis untuk mewujudkan kebijakannya.
"Kritik-kritiknya, kemudian pantauannya, itu hal-hal yang membuat kinerja Pemprov berhasil, di situlah yang paling banyak dikritik. Dan TGUPP justru memainkan peran yang sangat instrumental," jelasnya.
Karena itu Anies mengaku tak khawatir dengan kritikan dari kubu oposisi. Ia justru menganggap kritikan itu sebagai bukti kerja TGUPP sudah dirasakan oleh masyarakat.
"Buat saya makin saya, makin banyak dikritik terkait TGUPP, berarti kinerjanya TGUPP-nya itu makin dirasakan," pungkasnya.
Sebelumnya, pembahasan soal Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI menjadi salah satu yang paling alot. Keputusan akhirnya, jumlah tim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu diputuskan untuk dikurangi dari 67 menjadi 50 orang.
Baca Juga: TGUPP Anies Baswedan Jadi Target Operasi Tangkap Tangan
Pantauan Suara.com, TGUPP sudah mulai menjadi pembahasan di Banggar sejak Senin (9/12/2019) sore hari. Masalah ini terus dibahas sampai akhirnya keputusan keluar pada pukul 20.50 WIB meski rapat sempat ditunda selama 1 jam. Bahkan terhitung ada 17 anggota DPRD dari berbagai fraksi yang menanggapi isu ini. Pro-kontra antara parlemen Senayan terjadi di rapat itu soal TGUPP.
