Infografis
Suara.com - Terungkapnya fakta anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang rangkap jabatan menjadi sorotan di kalangan DPRD DKI. Lantaran kalangan legislator menduga adanya anggota TGUPP lain yang bermain dua kaki.
Anggota komisi E DPRD DKI Fraksi PDIP Marry Hotma mengatakan, sejauh ini baru satu anggota yang diketahui rangkap jabatan. Ia menduga adanya anggota tim Gubernur Anies ini yang merangkap di instansi lain seperti di BUMD dan Dinas lain.
“Ini baru yang ketahuan ya. Belum yang enggak ketahuan. Bisa saja di BUMD bisa di mana. Jadi jangan jadi tangga, jangan jadi jembatan, murni lah melakukan sesuatu," ujar Marry di Gedung DPRD DKI pada Senin (9/12/2019).
Ia menilai dengan rangkap jabatan, maka ada kemungkinan konflik kepentingan atau conflict of interest. Pasalnya, TGUPP yang tidak termasuk dalam bagian instansi Pemerintah menjadi janggal jika bekerja sebagai bagian dari lembaga eksekutif.
Baca Juga: Ketua DPRD ke Sekda DKI: TGUPP Dikasih Rp 18,9 Miliar Dipakai untuk Apa?
“Iya conflict of interest dan tidak fokus. Ini kan karena temanya TGUP Percepatan kan? Gimana dia mau cepat kakinya dua,” jelasnya.
Selain itu, Hariyadi yang menjadi TGUPP dan dewan pengawas rumah sakit menerima gaji dari APBD. Menurutnya hal ini hanya merusak sistem anggaran dan ia meminta agar TGUPP dibubarkan.
“Selama tiga tahun adanya TGUPP enggak ada yang strategis enggak ada yang signifikan, bubarkan saja. Karena sistem anggaran kita jadi rusak,” katanya.
Sebelumnya, salah satu anggota TGUPP dikabarkan menjadi dewan pengawas (dewas) di tujuh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Jakarta.
Temuan tersebut diperoleh Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani dan Yudha Permana saat menyisir anggaran untuk Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Baca Juga: TGUPP Anies Baswedan Jadi Target Operasi Tangkap Tangan
"Hariyadi itu TGUPP kan ya?" kata Rani bertanya pada anggota Komisi E lainnya, yaitu Yudha Permana seperti dilansir Antara pada Minggu (8/12/2019).
