Presiden Jokowi Bakal Bertemu Pimpinan KPK, Ini yang Akan Dibahas

Senin, 09 Desember 2019 | 16:20 WIB
Presiden Jokowi Bakal Bertemu Pimpinan KPK, Ini yang Akan Dibahas
Presiden Jokowi di Alun-alun Cilegon, Banten. (Suara.com/Ummi HS)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu poin yang dibahas kata Jokowi, adalah perbaikan sistem.

"Saya akan segera bertemu dengan KPK untuk menyiapkan hal-hal. Saya (akan) sampaikan perbaikan sistem," ujar Jokowi di SMKN 57, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Selain membahas perbaikan sistem, Jokowi juga bakal membahas rekrutmen sistem politik hingga perbaikan di sisi pemerintah daerah hingga pemerintah pusat dan penegak hukum sehingga tidak sporadis.

"Evaluasi sangat perlu," kata dia.

Baca Juga: Anies Terima Kasih ke Jokowi: Untungnya Presiden Pernah Jadi Gubernur

Jokowi menuturkan, perlu ada evaluasi dari seluruh program yang ada di KPK. Mengingat program tersebut sudah berjalan selama 20 tahun.

"Pertama pembangunan sistem itu menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memberikan pagar-pagar agar penyelewengan itu tidak terjadi," ucap dia.

Selain membahas sistem di KPK, Jokowi juga bakal melakukan evaluasi terkait rekrutmen politik. Menurutnya jangan sampai rekrutmen politik membutuhkan biaya yang besar sehingga orang berpikir bagaimana cara mengembalikan biaya tersebut.

"Ketiga fokus kita fokusnya di mana dulu? jangan semua dikerjakan tidak akan menyelesaikan masalah, evaluasi-evaluasi seperti inilah yang harus kita mulai koreksi, evaluasi, sehingga betul setiap tindakan itu ada hasilnya yang konkrit bisa diukur," katanya.

Terkait operasi tangkap tangan (OTT) dan penindakan, Jokowi menilai perlu dilakukan KPK. Hanya saja harus ada sistem yang membuat orang kapok setelah ada OTT.

Baca Juga: SEA Games: Selamatkan Atlet Indonesia, Peselancar Filipina Dipuji Jokowi

"Menurut saya OTT, penindakan perlu, tapi setelah penindakan harus ada perbaikan sistem masuk ke instansi, misalnya satu provinsi ada gubernur ditangkep setelah ditangkep seharusnya perbaikan sistem masuk ke situ," katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI