Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui BUMD PD Pasar Jaya berencana mendirikan Rumah Susun (Rusun) di atas pasar. Sebanyak 29 pasar di Jakarta disebut berpotensi untuk di bangun hunian itu.
Direktur Utama PD Pasar Jaya, Arief Nasrudin mengatakan 29 pasar itu berdasarkan kajian pihaknya dari total 63 pasar yang lahannya berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) perusahaannya di Jakarta. Namun ia belum mau menyebutkan lokasi 29 pasar itu.
"Kurang lebih dari 63 yang kita HPL-kan itu ada 29 potensi yang bisa kita padukan dengan Rusun ya," ujar Arief di stadion Velodrome, Jakarta Timur, Sabtu (7/12/2019).
Meski sudah mendata 29 pasar bisa diintegrasikan dengan Rusun, Arief menyebut tidak semua Rusun dibuat untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Bahkan ia juga belum memastikan Rusun yang dibangun nantinya memiliki program DP 0 Rupiah atau tidak.
Baca Juga: Dituding Selundupkan Anggaran, Anies Minta PDIP Melihat Sejarah
"Rusun itu tapi kan enggak selalu kemudian rusun MBR, tapi yang non MBR juga. Jadi kita dicampur, antara MBR dengan non MBR, itu DP 0, yang kami coba usahakan," jelasnya.
Menurutnya pasar yang cocok digabung dengan Rusun adalah pasar yang memiliki lahan yang luas. Dengan lahan yang luas, maka fasilitas pendukung hunian lainnya bisa dibangun di atas pasar.
"Jadi inilah yang memang apa yang jadi ketertarikan masyarakat Jakarta nanti tinggal di dalam Rusun yang memang konsep ini bisa kami sampaikan sebagai konsep affordable housing," tuturnya.
Selain itu, ia beranggapan kebijakan membangun Rusun di atas pasar akan berdampak baik bagi para pedagang. Menurutnya dengan adanya hunian, maka para pedagang akan kedatangan pelanggan banyak yang merupakan penghuni Rusun.
"Jadi kalau yang tinggal di atasnya Pasar itu ada 2000 kepala keluarga, otomatis kan belanjanya di bawah," katanya.
Baca Juga: PDIP Sebut Anies Selundupkan Kebijakan Melalui BUMD, Jakpro: Silakan Awasi
Sebelumnya, pemotongan anggaran program rumah DP Rp 0 tahun 2020 Pemprov DKI Jakarta berdampak pada rencana pembangunan hunian itu ke depannya. Pemprov mengaku akan menyiasati agar program tetap berjalan meski anggaran dikurangi.
