Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah merencanakan membangun Rumah Susun (Rusun) tergabung dengan pasar. Tak hanya Rusun, rencananya sejumlah pasar akan dijadikan berbagai fasilitas.
Direktur Utama (Dirut) Pasar Jaya, Arief Nasrudin mengatakan pihaknya sejauh ini mengelola 63 pasar di Jakarta. Dari keseluruhan pasar itu, ia tengah mengkaji akan menggabungkan pasar dengan fasilitas lainnya.
Beberapa fasilitas yang memungkinkan untuk digabung, kata Arief adalah seperti kantor hingga apartemen. Selain itu ada juga pengembangan pasar yang mengusung konsep Transit Oriented Development (TOD).
Dengan demikian ada kemungkinan sejumlah fasilitas transportasi seperti halte hingga stasiun dibuat di atas pasar.
Baca Juga: Subsidi Disunat, Tarif TransJakarta, LRT dan MRT Tahun 2020 Tak Naik
"Ada yang jadi Rusun, integrating-nya, ada yang kemudian dengan Transit Oriented Development (TOD), ada yang dengan offices, ada yang murni apartemen. Apartemen yang bawahnya pasar," ujar Arief di stadion Velodrome, Jakarta Timur, Sabtu (7/12/2019).
Menurutnya, selain dibangun halte atau stasiun, pasar yang digabung dengan fasilitas lain akan diintegrasikan juga dengan jalur transportasi umum. Ia mencontohkan pasar-pasar di Fatmawati yang sudah difasilitasi MRT.
"TransJakarta masuk, MRT masuk, LRT masuk, karena lokasinya, contoh nih jalan Fatmawati, ada Pasar Cipete, ada Pasar Fatmawati, ada Pasar Mede," jelasnya.
Arief mengatakan rencana ini masih dalam tahap sosialisasi. Namun, ia meyakini para pedagang nantinya bisa menerimanya karena konsep ini berarti mendatangkan pelanggan tetap bagi para pedagang.
"Ini yang lagi kami siapkan itu market buat jangka panjang. Jadi kami menyiapkan sebuah pasar untuk pasar. Jadi kalau yang tinggal di atasnya Pasar itu ada 2000 kepala keluarga, otomatis kan belanjanya di bawah," katanya.
Baca Juga: Terlibat Kecelakaan, Transjakarta Bantah Bus Terobos Lampu Merah
Sebelumnya, pemotongan anggaran program rumah DP Rp 0 tahun 2020 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berdampak pada rencana pembangunan hunian itu ke depannya. Pemprov mengaku akan menyiasati agar program tetap berjalan meski anggaran dikurangi.