Cek Fakta
Suara.com - Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Serang, Provinsi Banten, dalam rangka pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hari ini, Jumat (6/12/2019).
Ketua Komisi VIII, H. Yandri Susanto, S.Pt, mengungkapkan, PKH dan BPNT sudah berjalan bagus dan berhasil.
"Hari ini, Komisi VIII, melakukan kunjungan spefisifik ke Kota serang untuk melihat Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai. Kami lihat program ini sangat bagus, sangat berhasil. Artinya, manfaatnya luar biasa," ujar lelaki yang merupakan politisi asal Kota Serang.
Ia juga menyapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Baca Juga: Kemensos Gelar Makan Malam Bersama Penyandang Disabilitas
"Saya tadi lihat wajah-wajah para ibu sudah menerima bantuan. Wajahnya cerah, gembira, bahagia," ujarnya.
Artinya lanjut Yandri, program ini (PKH dan BPNT) layak kita tingkatkan. Kemudian pengawalan di daerah masing-masing juga perlu kita tingkatkan dan pastikan bahwa bantuan-bantuan itu sampai kepada orang yang berhak.
"Jangan sampai jatuh kepada orang yang tidak berhak, karena itu kami juga sedang membuat panitia kerja (panja) validasi data penerima manfaat", ujarnya.
Turut dalam kunjungan ini, Ketua Komisi VIII, H. Yandri Susanto, S.Pt, Wakil Ketua LAKSDYA. TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA, Wakil Ketua Marwan Dasopang, anggota Komisi VIII, Drs. Samsu Niang, Ina Ammania, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, Mohammad Saleh, SE., Hj. Endang Maria Astuti,S.Ag., Drs. H. Saiful Rasyid, MM., Hj. Lisda Hendrajoni, SE, MMTr., H. An'imFalachuddin Mahrus, Ir. Nanang Samodra, KA, M.Sc, H. Iskan Qolba Lubis, MA., Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, H. MHD Asli Chaidir, SH., H. Iip Miftahul Choiri, S.Pd.i.
Sementara hadir juga Wali Kota Serang, H. Syafrudin S.Sos, M.Si dan dari Kementerian Sosial hadir Direktur Jaminan Sosial Keluarga, M.O. Royani.
Baca Juga: Mensos: Program Kemensos Maju Berkat SDM Hebat, Bukan Menterinya
Ketua Komisi VIII juga menyatakan dukungan dan kesiapan dari sisi anggaran maupun pengawasan untuk Kementerian Sosial.
