Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru saja meresmikan pabrik baru polyethylene (PE) milik PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri) di Cilegon, Banten, Jumat (6/12/2019).
Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia adalah desifit transaksi berjalan dan defisit perdagangan.
Pasalnya, kata Jokowi, barang-barang produksi Indonesia bahan bakunya masih banyak yang diimpor dari negara lain termasuk petrokimia.
"Karena apa barang-barang yang kita produksi di dalam negeri bahan bakunya kebanyakan masih impor. Termasuk di dalamnya yang paling besar adalah petrokimia. Dan juga yang namanya impor minyak dan gas yang paling besar dan memberatkan neraca perdagangan kita," ujar Jokowi.
Baca Juga: Jokowi Mendadak Datangi RSUD Kota Cilegon, Ada Apa?
Jokowi menyebut PT Chandra Asri Petrochemical adalah pionir industri petrokimia di Indonesia.
Kata Jokowi, karena impor di bidang petrokimia masih besar, ia berharap investasi penanaman modal harus terus diberikan ruang.
"Kita mengharap, karena impor kita di bidang petrokimia masih besar. Kita harapkan bahwa investasi penanaman modal yang terus menerus di bidang ini harus terus kita berikan ruang, agar nantinya yang namanya impor bahan-bahan petrokimia betul-betul stop, dan kita justru bisa mengekspor," ucap Jokowi.
Sementara itu, Presiden Direktur Chandra Asri, Erwin Ciputra mengatakan, tambahan kapasitas pabrik baru polyethylene (PE) sebesar 400 ribu ton per tahun menjadikan total kapasitas sebesar 736 ribu ton per tahun.
Menurut dia, pesatnya pertumbuhan Indonesia menyebabkan naiknya kebutuhan akan bahan baku seperti PE. Namun sampai saat ini industri petrokimia di Indonesia masih mengimpor sekitar 40 sampai 50 persen.
Baca Juga: Jokowi Disangsi Bisa Tuntaskan Kasus HAM, Istana Beri Respons
"Inilah alasan kami fokus pada peningkatan kapasitas demi memenuhi permintaan domestik. Peningkatan kapasitas pabrik polyethylene Chandra Asri diharapkan dapat menjadi substitusi impor dan menghemat devisa negara sebesar Rp 8 triliun," kata dia.
