Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan inspeksi mendadak (sidak) di RSUD Kota Cilegon, Banten, Jumat (6/12/2019). Jokowi melakukan sidak selama kurang lebih 45 menit.
Menurut Jokowi, kunjungannya ke RSUD Kota Cilegon itu karena ingin memastikan apakah pasien kelas 3 di rumah sakit tersebut menggunakan BPJS Kesehatan yang mendapat subsidi pemerintah atau PBI.
Dari hasil sidak, Jokowi mengatakan, BPJS Kesehatan yang mendapat subsidi pemerintah atau PBI sebesar 70 sampai 80 persen. Sementara sisanya 20 persen adalah peserta mandiri.
"Hampir tadi 90 persen lebih memang BPJS. Memang sama seperti rumah sakit lain ya, saya kira 70 sampai 80 persen itu PBI yang gratis. Sisanya 20 persen memakai yang mandiri, bayar sendiri. Saya kira kita kemarin di Lampung, di Subang, di sini angka-angaknya hampir sama," ujar Jokowi usai sidak.
Baca Juga: Jokowi Disangsi Bisa Tuntaskan Kasus HAM, Istana Beri Respons
Jokowi menuturkan setiap rumah sakit memberikan pelayanan yang berbeda beda. Karena itu, ia meminta agar pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota memperbaiki fasilitas di masing-masing rumah sakit.
"Kalau pelayanan setiap rumah sakit berbeda-beda. Ada yang rumah sakitnya sudah bagus. Ada yang masih dalam proses pembenahan. Saya kira ini memerlukan proses di masing-masing rumah sakit. Tetapi Intinya kalau keluhan pelayanan di tiga rumah sakit tidak melihat," ucap dia.
Ia mengakui pemerintah sudah empat tahun belum menemukan jawaban terkait defisit keuangan BPJS Kesehatan. Namun, pihaknya sudah menemukan cara untuk membenahi masalah defisit keuangan BPJS Kesehatan.
"Ya karena ada defisit di BPJS itu yang mau kita atasi. Sudah empat tahun ini belum ketemu jawabannya. Tapi sekarang Menkes sudah menyampaikan di ratas kemarin, tahun depan jurusnya sudah ketemu. Nanti tanyakan ke Menkes," katanya lagi.
Dalam sidak tersebut Jokowi didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Staf Khusus Presiden Adamas Belva Syah Devara dan Billy Mambrasar.
Baca Juga: Setuju dengan Jokowi, Nasdem Minta Pembahasan Amandemen UUD 1945 Dihentikan
