Infografis
Suara.com - Sedikitnya 600 perempuan warga negara Pakistan dijual untuk dijadikan istri ke China selam 18 tahun terakhir.
Kasus tersebut terungkap setelah pihak berwenang Pakistan menggelar investigasi dan penyelidikan, demikian dikabarkan ABC Australia, Kamis (5/12/2019).
Namun, pemerintah Pakistan mengakui usaha untuk membebaskan jerat perkawinan paksa serta setengah perbudakan tersebut mendapat banyak hambatan.
Para penyelidik sudah memiliki daftar 629 perempuan Pakistan yang tercatat dalam sistem manajemen perbatasan, yang mencatat semua perjalanan ke luar negeri lewat bandara.
Baca Juga: Lagi Jualan Jilbab, WNA Asal Pakistan Ditangkap Petugas Imigrasi Agam
Informasi tersebut mencakup nomor KTP, nama suami mereka di China, dan tanggal pernikahan, yang terjadi selama tahun 2018 sampai April 2019.
Menurut sebuah sumber kepada kantor berita Associated Press, daftar itu dikumpulkan bulan Juni 2019 namun dihentikan karena adanya tekanan dari pejabat pemerintahan Pakistan.
Saleem Iqbal adalah seorang pegiat beragama Kristen yang membantu orangtua menyeleamatkan anak-anak perempuan mereka dari China dan mencegah mereka dijual ke sana.
Menurutnya, pemerintah Pakistan berusaha menghentikan penyelidikan yang sedang dilakukan pejabat dari Badan Penyelidik Federal Pakistan.
'Tidak seorang pun membantu mereka'
Baca Juga: Ada Penumpang Masak Sarapan, Kereta di Pakistan Terbakar Tewaskan 70 Orang
Bulan Oktober lalu, pengadilan di kota Faisalabad membebaskan 31 warga China yang sebelumnya dikenai tuduhan perdagangan manusia.
Beberapa perempuan yang sebelumnya sudah berbicara dengan polisi kemudian menolak memberikan kesaksikan di pengadilan karena mereka diancam atau disuap untuk tidak berbicara.
Beberapa pejabat senior Pakistan mengatakan peyelidikan mengenai perdagangan manusia ke China sekarang menurun, dan para penyelidik juga merasa frustrasi.
Media Pakistan juga disebutkan ditekan untuk menulis laporan mengenai perdagangan manusia. Beberapa pejabat juga tidak mau menyebut namanya ketika berbicara dengan AP karena takut.
"Tidak seorang pun yang melakukan sesuatu untuk membantu para wanita tersebut."
"Perdagangan manusia ini terus berlanjut dan semakin membesar. Mengapa? Karena mereka tahu mereka tidak akan diselidiki."
"Pemerintah tidak mau melakuka penyelidikan mendalam, semua orang ditekan untuk tidak menyelidiki. Perdagangan meningkat sekarang."
Salah seorang pejabat itu mengatakan mau berbicara 'karena hati nuraninya terganggu.
"Dimana rasa kemanusiaan kita?" katanya.
Di China saat ini ada 34 juta lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan, karena adanya kebijakan satu anak yang dilakukan negeri itu selama 35 tahun yang baru diakhiri tahun 2015.
Juga banyak keluarga yang mementingkan anak laki-laki dibandingkan perempuan, sehingga sekarang perdagangan untuk membawa perempuan dari luar China meningkat.
Pelanggaran HAM
Lembaga HAM Human Rights Watch (HRW) builan Desember baru menerbitkan laporan yang mengatakan perdagangann perempuan dari Myanmar ke China meningkat.
Dikatakan juga Pakistan, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Nepal, Korea Utara dan Vietnam telah mejadi 'negara sumber bagi bisnis yang brutal tersebut.'
"Yang paling mengejutkan dalam masalah ini adalah betapa cepatnya peningkatan jumlah negara yang terlibat sebagai sumber dalam perdagangan perempuan ini." kata Heather Barr penulis laporan HRW.
Direktur kampanye Amnesty International untuk Asia Selatan Omar Warriach mengatakan Pakistan 'tidak harus membiarkan kedekatan hubungan dengan China untuk menutup mata mengenai pelanggaran HAM terhadap warga mereka sendiri."
"Sangat mengerikan bahwa para perempyan ini diperlukan sedemikian rupa tanpa adanya perhatian yang diberikan oleh pihak berwenang di kedua negara. Dan juga mengejutkan ini terjadi dalam skala seperti ini."
Departemen Luar Negeri China mengatakan mereka tidak tahu adanya daftar tersebut.
"Kedua pemerintahan China dan Pakistan mendukung pembentukan keluarga bahagia antar warga berdasarkan pertemuan sukarela menurut hukum dan aturan, dan dalam waktu bersamaan, kami tidak mentolerir dan akan memerangi siapa saja yang terlibat dalam perdagangan manusia antar perbatasan." kata Departemen Luar Negeri China.
Kementerian Dalam Negeri dan Luar Negeri Pakistan menolak memberikan komentar.
