Infografis
Catatan Redaksi:
Tulisan di atas merupakan Hak Jawab yang dikirimkan oleh pihak Kementerian Pertanian (Kementan), khususnya terkait berita yang dimuat di Suara.com pada Kamis (15/8/2019) yang berjudul "KPK Diminta Bongkar Kartel Kasus Suap Impor Bawang Nyoman Dhamantra". Materi Hak Jawab ini diterima oleh Redaksi Suara.com melalui aplikasi perpesanan pada Senin (2/12/2019) malam.
Pemuatan Hak Jawab ini sendiri merupakan bagian dari poin-poin Risalah Penyelesaian Nomor: 95/Risalah-DP/XI/2019 yang dirumuskan oleh Dewan Pers, dan telah disepakati dan ditandatangani oleh pihak Kementan selaku Pengadu (diwakili Sri Haryati, Kabag Umum Setditjen Hortikultura Kementan) dan Suara.com selaku Teradu (diwakili Reza Gunadha, Asisten Redaktur Pelaksana), pada Kamis (28/11/2019) di kantor Dewan Pers.
Adapun poin-poin proses penyelesaian yang telah disepakati adalah sebagai berikut:
1. Teradu wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional, selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah Hak Jawab diterima.
2. Pengadu memberikan Hak Jawab kepada Teradu selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah ditandatanganinya risalah ini.
3. Teradu wajib menautkan Hak Jawab dari Pengadu dengan berita yang diadukan, sesuai dengan angka 4 huruf b Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber yang menyatakan "Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberikan hak jawab".
4. Teradu wajib memuat isi Risalah Penyelesaian ini bersama dengan pemuatan Hak Jawab di medianya.
5. Teradu wajib melaporkan bukti tindak lanjut Risalah ini ke Dewan Pers selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah Hak Jawab diunggah.
6. Kedua Pihak sepakat mengakhiri kasus di Dewan Pers dan tidak membawa ke jalur hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dilaksanakan.
Demikian penjelasan dari Redaksi. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, dan terima kasih.
