Infografis
Suara.com - Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan, berbagai masalah yang dihadapi bangsa ini, karena kita lalai mengamalkan Pancasila. Mensos mengajak semua elemen bangsa menumbuhkembangkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
Menurut ayah dua anak ini, kehidupan bangsa ini terus mengalami tantangan. Ada kecurigaan satu elemen bangsa dengan yang lain, saling permusuhan, dan bahkan pecah menjadi konflik sosial, seperti pernah terjadi di Ambon dan Papua.
“Ini menyedihkan. Ini karena kita lalai mengamalkan Pancasila. Bila kita ingin bangkit menjadi bangsa pemenang, maka harus kembali kepada Pancasila,” kata Mensos dalam sambutannya pada kegiatan “Rekonsiliasi Penyaluran Bansos Non Tunai Nasional Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2019” di Surabaya, Rabu (04/11/2019).
Mantan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini mengingatkan, sebagai bangsa, kita sudah ribuan tahun hidup bersama-sama, berjuang bersama-sama, membesarkana anak cucu bersama-sama, dan mati pun di tanah yang sama. “Maka pilihannya hanya satu, yakni jaga persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Mensos.
Baca Juga: Kemensos Gelar Makan Malam Bersama Penyandang Disabilitas
Pria kelahiran Jakarta, 22 Juli 1972 ini juga memaparkan berbagai masalah lain yang mengindikasikan melemahnya kualitas bangsa. Ia mengutip hasil survei terhadap pelajar The Programme for International Student Assessment (PISA), yang menunjukkan kualitas pelajar di Indonesia pada posisi belum memuaskan.
Pada saat yang sama, kemajuan teknologi kemunikasi juga membawa ancaman bagi generasi muda yang diperkirakan populasinya 129 juta orang.
“Generasi muda yang merupakan pewaris negara di masa depan, kini mengalami sedikit degradasi karena pengaruh teknologi dan informasi yang bergerak massif. Konten yang tersebar dari aplikasi tidak selamanya bermanfaat dan itu dengan mudah menjangkau generasi,” kata Mensos.
Maka Mensos meminta semua pihak termasuk orangtua agar berhati-hati dengan teknologi yang menyebarkan berita atau informasi negatif. “Konten negatif bisa mengganggu persatuan bangsa. Mau kita bawa kemana bangsa ini? Mau jadi bangsa beradab atau biadab?,” kata mantan anggota Komisi VI DPR RI ini.
Bila berbagai masalah tersebut tidak segera ditemukan solusinya, kata Mensos, maka bangsa Indonesia akan terus menjadi bangsa pecundang. "Kita hanya berperang dan berkelahi dengan bangsa sendiri. Kalau mau berperang yang dengan bangsa lain," katanya. Maka menurut Mensos, bila mau jadi bangsa pemenang, solusinya kita harus kembali ke Pancasila.
Baca Juga: Mensos: Program Kemensos Maju Berkat SDM Hebat, Bukan Menterinya
“Masing-masing kita harus memastikan bahwa tindak-tanduk dan perilaku kita telah mencerminkan ideologi Pancasila. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Yang tidak bisa menerima Pancasila, tidak perlu jadi warga negara Indonesia. Kepada para pejabat publik, saya ingatkan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila,” kata Ketua Harian Asosiasi Produsen Pelumas Indonesia (Aspelindo) periode 2007-2014.
Menutup sambutannya, Mensos mengajak semua pihak untuk menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, keberagaman, dan menghargai kearifan lokal. “Dari mana kita harus mulai? Ya dari diri sendiri,” kata Mensos.
Ada dua kegiatan yang dihadiri dalam kunjungan kerja Mensos di Surabaya, hari ini. Yakni kegiatan “Sarasehan Nasional Kearifan Lokal”, dan “Evaluasi dan Rekonsiliasi Nasional Penyaluran Bansos PKH”. Kemudian Mensos juga meninjau operasional Kelompok Usaha Bersama (KUBE) E-Warong Sidosermo Sejahtera, di Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya.
Mulai berdiri 6 Agustus 2016, KUBE E-Warong Sidosermo Sejahtera melayani 600 KPM yang tersebar di lima kelurahan (Siwalankerto, Jemur Wonosari, Margerejo, Bendul Merisi, dan Sidosermo). Selain melayani jenis bahan pangan beras dan telur, juga melayani barang-barang untuk umum.
Ikut hadir mendampingi Mensos, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Andi ZA Dulung, pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial, sejumlah pimpinan bank Himbara, pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. (*)
