Infografis
Suara.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan dakwaan untuk terdakwa Gubermur Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun dalam perkara suap pulau reklamasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Rabu (4/12/2019).
Jaksa Asri Irwan menyebut Nurdin didakwa telah menerima suap sebanyak 11 ribu Dollar Singapura dan Rp 45 juta dari seorang pengusaha Kock Meng dan nelayan bernama Abu Bakar, keduanya juga sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus sama.
Uang tersebut diberikan oleh Kock Meng dan Abu Bakar melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan serta Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono.
"Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan terdakwa agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Gubernur Kepulauan Riau," kata Jaksa Irwan dalam membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu (4/12/2019).
Baca Juga: Besok, Gubernur Nonaktif Kepri Nurdin Basirun Jalani Sidang Perdana
Jaksa Irwan menyebut, pemberian uang dari Kock Meng untuk Nurdin terkait dengan penerbitan surat izin prinsip pemanfaatan laut di Perairan Piayu, Batam seluas 6,2 hektare.
Kemudian, uang tersebut juga untuk memuluskan proses perizinan prinsip pemanfaatan ruang laut di Pelabuhan Cijantung, Jembatan Bima seluas 10,2 hektare atas nama Abu Bakar.
"Itu rencana memasukkan kedua izin prinsip tersebut ke dalam daftar rencana peraturan daerah Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K)," ujar Irwan
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Nurdin dijerat Pasal 11 Uu Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Baca Juga: Kasus Suap Nurdin Basirun, KPK Geledah 2 Kantor Dinas Provinsi Kepri
