Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim pemekaran provinsi di wilayah Papua untuk menyerap aspirasi yang disampaikan masyarakat. Adapun pemekaran wilayah itu di bumi Cenderawasih itu adalah Provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah.
"Kalau ada aspirasi-aspirasi dari bawah, misalnya di Provinsi Papua, baik itu dari Papua Selatan, Papua Tengah, di Pegunungan Tengah, saya kira silakan. Namanya aspirasi dari bawah," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).
Bekas Wali Kota Solo itu menyebut saat ini masih berlaku moratorium untuk pemekaran wilayah baru, baik tingkat kabupaten, kota maupun provinsi.
Jokowi menyebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah menerima secara resmi terkait aspirasi pemekaran di wilayah Papua.
Baca Juga: Jokowi Minta Stafsus Milenial Beri Inovasi untuk Perubahan
Kendati demikian kata Jokowi, aspirasi pemekaran di wilayah Papua itu masih perlu kajian dan perhitungan dalam rangka perbaikan di Papua.
"Tapi sekali lagi, sampai saat ini kita masih moratorium. Dari Mendagri, aspirasi itu sudah disampaikan ke Mendagri, tapi tentu ada kajian-kajian, perhitungan dalam rangka perbaikan bersama, perbaikan Papua," katanya.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR, John Siffy Mirin berpesan, rencana mengenai pemekaran Provinsi Papua harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan aspek sosial, budaya, sumber daya manusia dan ekonomi setempat.
Rujukannya Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 76, Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan memperhatikan sungguh aspek sosial, budaya, sumber daya manusia, dan ekonomi daerah.
Menurut John, apabila negara memaksakan, pasti melanggar amanat UU Nomor 21 Tahun 2001.
Baca Juga: Tolak Usul Jabatan Presiden 3 Periode, PKS Minta Jokowi Cek Koalisi Sendiri
Legislator daerah pemilihan (dapil) Papua ini menyarankan, amandemen UU Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 21 Tahun 2001 harus menjadi prioritas harus masuk prioritas Prolegnas Tahun 2020 dengan tujuan mulia agar hak-hak tentang orang asli Papua bisa di-cover melaui UU Otsus. Apalagi, pemekaran wilayah Papua ini masih pro kontra di Papua
"Sebaiknya, tanyakan kepada masyarakat Papua bahwa pemekaran itu boleh atau tidak. Tapi, tanpa kita tanyakan pun UU Otsus harus menjadi perhatian utama. Karena, UU Otsus ini kan belum amandemen, sepanjang belum amandemen tidak ada ruang untuk pemekaran. Untuk itu, saran saya kita amandemen UU Otsus Nomor 21 tahun 2001 menjadi prioritas Prolegnas 2020,” saran John di Gedung Nusantara, Senayan, Kamis (28/11/2019).
John mengungkapkan, alasan di balik pentingnya UU Otsus yang mengatur tentang pemekaran Provinsi Papua ini mendesak untuk segera dilakukan, sebab sepanjang UU Otsus ini belum direvisi, maka sepanjang itu juga tidak ada ruang untuk pemekaran wilayah.
Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga berpesan bahwa untuk mengatasi masalah di tanah Papua ada hanya ada dua hal penting yang harus dilakukan Pemerintah.
“Pertama, yaitu untuk kesenjangan kesejahteraan itu harus segera dilakukan amandemen UU Otsus Papua Nomor 21 Tahun 2001. Sedangkan untuk mengatasi konflik dialog dengan kelompok yang berseberangan, maka jalan dialog sangat penting untuk ditempuh. Hanya dengan jalan dialoglah mampu menjawab permasalahan yang ada di tanah Papua,” katanya.
