Infografis
Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka acara Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) 2019. Dalam kesempatan itu Ma'ruf mengungkapkan masih buruknya mutu air sungai yang ada di Indonesia.
Ma'ruf mengatakan bahwa hingga saat ini Indonesia masih terbelit dengan persoalan penurunan kuantitas dan kualitas sumber air baku. Dari data yang ia miliki, 58 persen kondisi air sungai di Indonesia masuk ke dalam kategori tercemar sedang dan berat.
"Ini membutuhkan kesungguhan kita bersama untuk menanganinya," kata Ma'ruf di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).
Bukan hanya persoalan kualitas air sungai yang buruk, namun juga soal keberadaan sanitasi.
Baca Juga: Masih Pekerjakan Lukmanul Hakim Meski Berkasus, Ini Kata Maruf Amin
Meski akses terhadap sarana sanitasi telah mencapai 75 persen, namun permasalahan sanitasi tidak hanya berhenti sampai penyediaan sanitasi.
"Tetapi lebih jauh lagi bagaimana kita mengelola limbah manusia di kawasan pemukiman," ucapnya.
Ma'ruf menerangkan bahwa dalam konteks manajemen pengelolaan limbah (waste management), dalam hal ini limbah manusia, sarana sanitasi awal seperti septic-tank hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara tidak mencemari lingkungan.
Namun, menurutnya keberhasilan manajemen sanitasi sangat tergantunh pada kemampuan pengelolaan limbah manusia berikutnya.
Dalam hal itu, Ma'ruf menyayangkan karena Indonesia belum memiliki sistem pengelolaan limbah manusia yang terintegrasi dan diterapkan di berbagai wilayah.
Baca Juga: Maruf Amin Kumpulkan Ormas Islam di Rumah Dinas, FPI Tak Ada
Padahal pemerintah sudah berusaha untuk menanggulangi hal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, dan Peraturan Menteri PUPR nomor 4 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Limbah Air Domestik. Akan tetapi, dari berbagai studi menunjukkan bahwa masyarakat belum memenuhi standar yang ditetapkan tersebut.
Oleh karena itu, Ma'ruf mendorong supaya seluruh elemen masyarakat serta pemerintah bisa mendorong agar kita melakukan perbaikan manajemen pengelolaan limbah manusia secara lebih baik.
Seperti penyiapan sistem manajemen pengelolaan limbah manusia yang lebih terintegrasi dengan pengelolaan limbah lainnya. Lalu mengadakan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang pengelolaan limbah manusia, pemanfaatan teknologi, penguatan regulasi, dan menyiapkan rencana aksi yang jelas dan terukur dalam perbaikan pengelolaan limbah manusia tersebut.
"Saya sangat mengharapkan agar konferensi ini dapat merumuskan jalan keluar yang konkret, lengkap dengan rencana aksi serta target yang jelas untuk menuntaskan persoalan sanitasi dan air minum yang aman," tandasnya.
