Infografis
Suara.com - Ketua Umum FPI Sobri Lubis menantang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menemuinya guna membahas soal kendala dalam AD/ART ormasnya yang dianggap bermasalah.
Sobri mengajak Tito bertemu untuk membahas soal Khilafah Islamiyah yang dipersoalkan, sehingga surat keterangan terdaftar (SKT) FPI tak kunjung diperpanjang.
Sobri mengungkapkan, FPI sudah biasa mengurus SKT sejak 20 tahun silam, dan tak ada masalah.
"Sekarang ada peraturan baru, ormas keagamaan harus ada rekomendasi dari Kementerian Agama, kami penuhi semua," kata Sobri saat ditemui di Gedung DDII, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019).
Baca Juga: Soal SKT FPI, Mendagri Tito: Ada Khilafah, Hisbah dan Jihad di AD/RT
Sobri juga mengklaim, arti kalimat Khilafah Islamiyah yang tercantum di dalam AD/ART FPI sudah ditelaah secara seksama oleh Kementerian Agama.
Kemenag tidak mempersoalkan sehingga munculah rekomendasi agar SKT FPI diperpanjang.
Namun, rekomendasi Kemenag terhenti di tangan Mendagri Tito Karnavian. Inilah yang menjadi pertanyaan Sobri.
"Apa pemahaman dengan kementerian Agama ada yang berbeda? Yang leih paham soal khilafah, syariah, adalah Kemenag atau Kemendagri?" kata dia.
Sobri mengklaim, khilafah islamiyah melalui pelaksanaan dakwah penegakan hisbah dan pengawalan jihad itu tidak bertentang dengan Pancasila serta NKRI.
Baca Juga: Kemenkopolhukam Dorong Kemendagri untuk Mengkaji Persyaratan SKT FPI
"Dari pada bikin polemik, mendingan Pak Tito ketemu sama kami (FPI). Dia juga bawa pakar pakarnya. Biar nanti enggak malu-malu amat begitu. Diskusi bareng," kata dia.
