Infografis
Suara.com - Korea Utara menembakkan dua rudal pada Kamis (28/11/2019). Hari itu bertepatan dengan perayaan Thanksgiving di Amerika Serikat.
Peluncuran rudal ini dilakukan saat pembicaraan nuklir antara Pyongyang dan Washington masih menemui jalan buntu.
Disadur dari Straitstimes, Jumat (29/11/2019), Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (JCS) mengatakan bahwa rudal tersebut ditembakkan ke arah timur dari provinsi Hamgyong Selatan. Mereka mengklaim rudal itu jatuh di Laut Jepang atau juga dikenal Laut Timur.
Berdasarkan penjelasannya, peluncuran itu dilakukan pada pukul 4.59 malam waktu setempat.
Baca Juga: Agun Gunandjar soal Isu 3 Menteri Intervensi: Selalu Ada Tiap Munas Golkar
Hari peluncuran dua proyektil ini merupakan peringatan dua tahun Korut meluncurkan rudal balistik antarbenua Hwasong-15. Menurut para analis, rudal tersebut mampu menjangkau seluruh daratan Amerika Serikat.
Padahal Pyongyang dilarang menembakkan rudal balistik menurut resolusi Dewan Keamanan PBB.
Sementara itu, Perdana Menteri Shinzo Abe mengatakan bahwa peluncuran hari Kamis lalu adalah serangkaian pelanggaran baru yang dilakukan Korea Utara.
"Peluncuran rudal balistik Korea Utara yang berulang kali merupakan penentangan serius terhadap tidak hanya negara kami tetapi juga masyarakat internasional," kata Shinzo Abe kepada wartawan di Tokyo.
JCS mengatakan peluncuran proyektil hari Kamis (28/11) ini diklaim dari alat terbaru dengan tipe yang sama. Proyektil itu dapat terbang sejauh 380 km dan mencapai ketinggian maksimum 97 km.
Baca Juga: Meghan Markle Belum Jadi WN Inggris, Bokong Kebesaran Terancam Diamputasi
Sebelumnya, negosiasi nuklir antara AS dan Korea Utara terhenti sejak KTT Hanoi, Februari 2019. Saat itu Presiden Donald Trump dan pemimpin Kim Jong Un tidak mencapai kesepakatan.
Akhir tahun ini, Pyongyang menuntut Washington mengubah pendekatannya.
"Korea Utara cemas ketika tenggat waktunya semakin dekat. Itulah sebabnya ia melakukan provokasi tersebut, yang merupakan pedoman umum Korea Utara untuk mendapatkan lebih banyak konsesi dari AS," kata Dr Shin Beom-chul dari Asan Institute for Policy Studies.
