Infografis
Suara.com - Menjelang acara Musyarawarah Nasional Partai Golkar, santer kabar ada tiga menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mau mengintervensi agar Airlangga Hartanto kembali menjabat Ketua Umum partai berlambang beringin tersebut.
Terkait hal itu, politikus partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa mengaku tak menampik adanya intervensi setiap digelarnya munas. Namun, dia mengaku tak mengetahui secara pasti soal siapa saja orang-orang di balik beredarnya kabar intervensi tersebut.
"Saya berangkat dari pengalaman. Pengalaman selama ini Golkar selalu saja diintervensi oleh kekuasaan negara, oleh eksekutif," kata Agun di Kantor Para Syndicate di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2019).
Soal beredarnya isu tiga menteri yang mau mengintervensi cara interal partainya, Agun meluruskan, maksud intervensi itu bukan berasal dari Presiden Jokowi.
Baca Juga: Jokowi Minta Pangkas Tapi Menkeu Lantik Pejabat Eselon III dan IV, Mengapa?
"Tapi jangan salah, intervensi yang dimaksud itu, bukan dari presiden. Karena saya yakin Jokowi enggak akan melakukan itu. Enggak mungkin kepilih jadi presiden jika dengan cara-cara seperti itu," katanya.
Agun pun mengimbau kepada tiga menteri yang disebut untuk mengitervensi dalam Munas Golkar, agar tidak melukai demokrasi.
"Kalau memang betul-betul cinta demokrasi, betul-betul ingin selamat negeri ini, bangun parpol yang kuat dengan cara memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada pemegang hak kedaulatan rakyat," ungkap Agun
Agun pun malah meminta bila adanya tiga menteri mendorong pemilih Golkar, untuk memilih kembali Airlangga Hartanto, agar membantu secara terjun langsung dan bukan untuk mengintervensi agar tak memilih calon lainnya yang akan maju di Munas Golkar.
"Kalau para menteri yang terlibat terkait hal itu, turun gunung ke bawah, mencegah hey parpol jangan sekali-sekali mau menang, maju dengan cara-cara demokratis," ujar Agun
Baca Juga: Ikuti Arahan Jokowi, Menkeu Sri Mulyani Pangkas Jabatan Eselon III dan IV
Menurut Agun, membuat mekanisme seluruh dukungan terhadap pihak tertentu bukan cara-cara demokratis, apalagi dengan cara intervensi.
